KabarSunda.com– Aktivitas melaut nelayan di Kota Cirebon, Jawa Barat, terhambat akibat sulitnya memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM).
Kondisi ini membuat puluhan hingga ratusan kapal terpaksa bersandar, memicu kerugian ekonomi yang kian membesar di tengah ketidakpastian pasokan.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cirebon Karsudin mengatakan krisis BBM telah berlangsung hampir 1 bulan terakhir.
Dampaknya paling terasa bagi nelayan dengan kapal berukuran di atas 30 Gross Tonnage (GT) yang membutuhkan pasokan BBM dalam jumlah besar untuk melaut.
Dia menjelaskan, 1 kapal nelayan ukuran besar bisa membutuhkan hingga 30 kiloliter BBM dalam sekali melaut. Sementara untuk kapal di bawah 30 GT, kebutuhan BBM berkisar 20 hingga 24 kiloliter.
Namun, dalam kondisi saat ini, nelayan kerap hanya memperoleh sebagian kecil dari kebutuhan tersebut.
“Sekitar 100 kapal tidak bisa melaut. Mereka kekurangan BBM, terutama untuk kapal besar. Ini bukan hanya soal operasional, tapi sudah menyangkut penghidupan,” kata Karsudin, Selasa, 21 April 2026.
Banyak nelayan memilih tidak melaut karena biaya operasional tidak sebanding dengan potensi hasil tangkapan.
Sebagian lainnya mencoba bertahan dengan mengurangi jarak tangkap, meski hasilnya jauh dari optimal.
“Kalau dipaksakan melaut dengan BBM terbatas, risikonya besar. Bisa tidak sampai ke daerah tangkapan, atau pulang tanpa hasil,” ujarnya.
Karsudin menambahkan, kondisi ini turut berdampak pada rantai ekonomi di pesisir. Tidak hanya nelayan, pelaku usaha perikanan seperti pengepul, pedagang ikan, hingga pekerja di sektor pengolahan ikut terdampak akibat menurunnya pasokan hasil tangkapan.
Menurut dia, solusi jangka pendek yang paling dibutuhkan adalah penambahan kuota BBM, khususnya untuk kapal-kapal besar.
Dia mengusulkan agar setiap kapal setidaknya mendapatkan pasokan minimal 20 kiloliter agar dapat kembali beroperasi secara normal.elayan akan terus terhenti,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon mengakui adanya keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan BBM, khususnya untuk jenis non-subsidi.
Kepala DKP3 Kota Cirebon Elmi Masruroh menyebutkan kuota BBM subsidi yang tersedia saat ini sekitar 2.700 kiloliter per tahun.
Jumlah tersebut harus dibagi secara merata kepada seluruh nelayan agar tidak terjadi ketimpangan distribusi.
“Kalau diberikan dalam jumlah besar ke satu kapal, nanti nelayan lain tidak kebagian. Jadi harus diatur agar merata,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah terus mengupayakan penambahan kuota BBM subsidi melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Selain itu, distribusi BBM kini dilakukan melalui sistem daring untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan.
