KabarSunda.com- Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat menegaskan pemerintah akan memberikan teguran kepada pemerintah daerah terkait persoalan sampah.
Selain itu, pihaknya juga akan menyodorkan berbagai opsi kebijakan sebagai solusi penyelesaian masalah di tiap daerah.
Jumhur pun menyebutkan saat ini sedang mempersiapkan roadmap untuk menyelesaikan masalah sampah di Indonesia.
“Memang Jakarta harus paling di depan dalam memberikan contoh. Setelah dilantik oleh Presiden, kami sekarang sedang mempersiapkan road map sampah dalam 2 tahun selesai di seluruh Indonesia. Dan Jakarta mendahului pembuat itu Alhamdulillah. Artinya bisa kita adopt beberapa gagasan pemikiran, mungkin juga bisa terjadi sinkronisasi,” kata Jumhur dalam acara Deklarasi Gerakan Pilah Sampah dan Pencanangan HUT ke-499 Jakarta di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu, 10 Mei 2026.
Ia menyebut Jakarta menghasilkan sekitar 8 ribu ton sampah per hari dan Indonesia menghasilkan 141 ribu ton.
“Seluruh Indonesia ini ada 141.000 ton sampah setiap hari. Di Jakarta kira-kira 8.000 ton sampah setiap hari. Faktanya di seluruh Indonesia kita berbicara baru 75 masih 75% belum terolah dengan baik,” ujarnya.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan gerakan serius memerangi persoalan sampah agar tidak lagi dipandang semata sebagai masalah, tetapi juga memiliki nilai ekonomi di masa depan.
“Dan Alhamdulillah Presiden sudah mencanangkan satu gerakan memerangi sampah ini secara serius, dan tentunya kita sebagai aparaturnya insya Allah lebih serius lagi untuk memastikan bahwa cita-cita menjadikan sampah itu bukan hanya sebagai masalah, tapi bahkan bisa menjadikan nilai-nilai ekonomi menjadi kenyataan dalam 2 tahun, 3 tahun mendatang ini,” tutur dia.
Jumhur menekankan pendekatan pemerintah ke depan tidak hanya berupa sanksi administratif. Kementerian Lingkungan Hidup akan ikut mendiskusikan solusi bersama pemerintah daerah.
“Saya ingin menyampaikan juga bahwa masalah-masalah yang ada, walaupun ada mekanisme ini, saya ingin sampaikan bahwa ada mekanisme untuk memberikan sanksi atau teguran dan sebagainya itu bagus. Tapi sanksi dan teguran tidak semata-mata menyelesaikan masalah kalau kita tidak menunjukkan solusinya,” ucapnya.
“Maka ke depan Kementerian LH akan memberi teguran sekaligus mendiskusikan dan bahkan menyodorkan opsi-opsi pilihan kebijakan yang mungkin dilakukan bagi setiap daerah provinsi khususnya juga di Jakarta ini. Sama-sama kita berpikir,” lanjut Jumhur.
Ia optimistis persoalan sampah dapat diselesaikan apabila ada kemauan dari seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat.
Jumhur juga mendukung gerakan pilah sampah yang mulai dijalankan di Jakarta untuk diperluas ke seluruh Indonesia.
“Pak Gubernur, saya berkeyakinan bila ada keinginan pasti ada jalan. If there is a will, there is a way. Saya sepakat Jakarta sampahnya harus selesai dan saya mendukung gerakan pilah sampah di Jakarta dan juga saya sebagai Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, gerakan pilah sampah ini saya menebeng dalam acara ini, mari lakukan di seluruh Indonesia gerakan pilah sampah,” katanya.
Ia menilai budaya memilah sampah menjadi salah satu indikator peradaban masyarakat.
Namun, menurutnya, gerakan tersebut harus diiringi penyediaan fasilitas pendukung oleh pemerintah daerah.
“Peradaban bangsa juga salah satunya ditentukan bagaimana kita memperlakukan sampah. Ya, karena itu salah satu yang ciri atau tingkat peradaban dari suatu masyarakat bagaimana memilah sampah dengan baik,” ujar Jumhur.
“Tapi ini penting bagi Pemda-Pemda seluruh dunia seluruh Indonesia bahwa ketika memilah, masyarakat mau memilah tapi kadang-kadang tempatnya enggak ada ketika di tempat-tempat sampah. Karena itu para Bupati, para Gubernur, kecamatan, kelurahan insya Allah kalau di Jakarta mungkin sudah beres bahwa gerakan pilah sampah bertemu dengan kebijakan di atas menyediakan tempat akhirnya terjadilah pemilahan sampah secara sempurna,” imbuhnya.
