KabarSunda.com- Puluhan orang yang mengatasnamakan Aktivis Anak Bangsa melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Jawa Barat,Kamis (11/6/2026). Dalam aksinya, masa mengecam keras rencana proyek “Konstruksi Rangka Atap Lapangan Tenis Rancabentang-Rumah Dinas Wakil Gubernur Jawa Barat”.
Satuan Kerja proyek konstruksi Rangka Atap Lapangan Tenis Rancabentang-Rumah Dinas Biro Umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan nilai pagu sebesar Rp2.256.641.584 pada APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam pernyataan sikapnya, masa mengecam di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai kesulitan, meningkatnya angka kemiskinan, kebutuhan infrastruktur dasar yang belum terpenuhi secara merata, serta gencarnya narasi efisiensi anggaran yang disampaikan pemerintah, proyek ini justru menunjukkan hilangnya sense of crisis dan rendahnya sensitivitas sosial para pengambil kebijakan.
Kami menilai bahwa mengalokasikan anggaran miliaran rupiah hanya untuk pembangunan atap fasilitas olahraga yang berada di kawasan rumah dinas merupakan bentuk prioritas anggaran yang keliru dan tidak mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat luas.
Kebijakan semacam ini berpotensi melukai rasa keadilan publik dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai urgensi serta kepatutannya.
Kami juga mempertanyakan klaim bahwa proyek ini memenuhi aspek sosial dalam Pengadaan Berkelanjutan (Sustainable Public Procurement/SPP).
Hingga saat ini tidak terdapat penjelasan yang memadai mengenai manfaat nyata yang akan dirasakan masyarakat Kota Bandung maupun masyarakat Jawa Barat secara umum dari pembangunan fasilitas tersebut.
Lebih jauh, nilai pagu yang mencapai lebih dari Rp2,2 miliar untuk pekerjaan konstruksi atap wajib diuji secara terbuka dan independen.
Transparansi proses pengadaan tidak boleh dijadikan tameng untuk menutup kemungkinan terjadinya pemborosan, inefisiensi, ataupun penggelembungan anggaran yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
Atas dasar tersebut, Aktivis Anak Bangsa menyatakan:
Menuntut Gubernur Jawa Barat dan Biro Umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera membatalkan proyek pembangunan atap Lapangan Tenis Rancabentang-Rumah Dinas karena tidak sejalan dengan prinsip skala prioritas kebutuhan masyarakat.
Mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengalihkan anggaran sebesar Rp2.256.641.584 kepada program yang lebih mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, serta perbaikan infrastruktur publik dasar.
Mendesak Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan aparat pengawas terkait untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kewajaran nilai pagu proyek tersebut guna mencegah potensi pemborosan dan kebocoran APBD Tahun Anggaran 2026.
Menuntut Biro Umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka secara transparan rincian perencanaan proyek, spesifikasi pekerjaan, analisis kebutuhan, serta harga satuan bahan dan jasa kepada publik.
Menegaskan bahwa apabila tuntutan ini diabaikan, maka Aktivis Anak Bangsa akan mengambil langkah-langkah konstitusional melalui audiensi, pelaporan kepada lembaga pengawas, kampanye publik, serta aksi massa sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan uang rakyat.
Uang rakyat harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk memenuhi fasilitas yang tidak memiliki urgensi di tengah banyaknya persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat Jawa Barat.
