KabarSunda.com- Kebijakan sekolah gratis di tingkat SMA dan SMK negeri di Jawa Barat berpotensi mengalami perubahan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jabar mulai menggodok wacana mengaktifkan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa dari keluarga mampu sebagai solusi menutup kekurangan biaya operasional sekolah.
Usulan tersebut mencuat dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Skema yang dibahas tidak akan membebankan biaya kepada seluruh siswa. SPP hanya diwacanakan berlaku bagi siswa dari keluarga Desil 6 hingga Desil 10, sedangkan siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin Desil 1 sampai Desil 5 tetap memperoleh pendidikan gratis.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menegaskan hingga saat ini wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan resmi.
“Masih menjadi pembahasan ya. Jadi nanti kita lihat seperti apa, apakah harapan-harapan yang lahir dari pembicaraan tersebut,” kata Purwanto usai rapat di Gedung DPRD Jawa Barat, Selasa, 14 Juli 2026.
Purwanto menjelaskan, salah satu alasan munculnya usulan reaktivasi SPP adalah karena banyak sekolah negeri membutuhkan tambahan sumber pendanaan agar kualitas layanan pendidikan dapat terus ditingkatkan.
“Ya karena pertama muncul aspirasi bahwa sekolah-sekolah ini kan membutuhkan supporting anggaran yang mencukupi ya,” ujarnya.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, mengatakan pembahasan tersebut berangkat dari fakta bahwa anggaran yang diterima sekolah saat ini masih jauh dari kebutuhan ideal untuk menghadirkan pendidikan berkualitas.
“Poin pokoknya adalah semua sepakat bahwa di rancangan itu harus mampu mengakomodir semangat pendidikan yang berkualitas. Salah satu yang disampaikan adalah kesenjangan pendapatan sekolah dengan unit cost yang layak per siswa per tahun,” kata Yomanius.
Ia menjelaskan, kebutuhan biaya layak untuk seorang siswa SMA diperkirakan mencapai sekitar Rp4,5 juta per tahun. Namun saat ini pemerintah hanya mampu memenuhi sekitar 40 persen dari kebutuhan tersebut.
“Maksimal pemerintah hanya mampu membiayai kira-kira 40% dari unit cost biaya layak per siswa per tahun. Yang untuk SMA itu sekitar 4,5 juta kurang lebihnya. Dalam semangat untuk proses pembelajaran yang berkualitas, itu dipastikan tidak akan tercapai kalau pendapatan sekolahnya segitu-segitu saja, hanya 40%, bahkan hanya 1,6 juta dari kebutuhan 4,5 juta itu unit cost-nya,” jelasnya.
Kondisi itu, lanjut Yomanius, membuat banyak sekolah kesulitan memenuhi kebutuhan operasional, terutama sekolah dengan jumlah siswa atau rombongan belajar yang relatif sedikit.
Karena itu, Pansus mulai membahas kemungkinan menghadirkan kembali SPP sebagai sumber pendapatan tambahan bagi sekolah negeri.
“Oleh karena itu, disampaikan gagasan untuk mereaktivasi SPP di sekolah-sekolah negeri yang selama ini digratiskan. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dari proses pembelajaran berkualitas yang sesungguhnya itu pun belum bisa terpenuhi secara maksimal,” ujarnya.
“Tetapi kalau itu terjadi reaktivasi, berarti ada sumber pendanaan pendapatan baru yang bisa mengakselerasi proses pembelajaran lebih berkualitas,” sambungnya.
Meski demikian, Yomanius menegaskan kebijakan tersebut tidak boleh menghilangkan prinsip keadilan. Menurutnya, siswa dari keluarga kurang mampu tetap harus mendapatkan jaminan pendidikan gratis.
“Tetapi kebijakan nanti rancangan kebijakannya terkait dengan reaktivasi SPP itu harus selektif. Yang pertama, harus ada jaminan bahwa anak dari keluarga siswa miskin atau rentan miskin, desil 1 sampai desil 5 lah ya, itu tidak dipungut biaya apa pun, termasuk SPP,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan agar besaran SPP nantinya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing keluarga sehingga tidak diberlakukan secara seragam.
“Baru kemudian SPP itu diberlakukan bagi anak dari desil 6, 7, 8, 9, 10. Dan itu pun harus angkanya tidak sama, gradasi. Jadi anak dari keluarga desil 10 itu harus lebih besar SPP-nya ketimbang anak dari keluarga desil 6. Itu prinsip keadilan yang proporsional di sana terjadi,” pungkasnya.
