KabarSunda.com- Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyatakan persetujuannya terhadap kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang kembali memperbolehkan instansi pemerintah menggelar rapat di hotel dan restoran.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menggerakkan roda perekonomian daerah, terutama sektor pariwisata dan pertanian, yang sempat lesu akibat pembatasan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, saat menghadiri rapat pimpinan rutin bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang rapat Wakil Bupati.
“Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Mendagri. Efisiensi itu harus objektif,” ujar Cecep Nurul Yakin, Rabu 18 Juni 2025.
Ia menambahkan bahwa larangan aktivitas rapat di hotel sebelumnya telah berdampak signifikan pada pendapatan sektor MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) yang menjadi salah satu tulang punggung hotel dan restoran.
Bupati Cecep menjelaskan, jika kegiatan MICE tidak berjalan, hotel dan restoran akan kehilangan pemasukan. Dampaknya meluas hingga ke sektor pertanian di Kabupaten Tasikmalaya.
“Kami di Kabupaten Tasikmalaya memiliki kawasan pertanian yang luas, mereka mengeluh cabai kita enggak laku, karena restoran-restoran omzetnya menurun, hotel juga sama,” ungkapnya.
Dengan diperbolehkannya kembali rapat di hotel dan restoran, diharapkan terjadi perputaran ekonomi yang lebih cepat. Restoran dan hotel akan memiliki pembeli, yang pada gilirannya akan meningkatkan permintaan terhadap produk-produk pertanian lokal.
“Jadi akhirnya timunnya laku, wortel laku, beras laku, dan akhirnya ekonominya bergerak,” tegas Cecep, menyoroti efek domino positif kebijakan ini.
Meskipun mendukung kebijakan Mendagri, Bupati Cecep menekankan pentingnya tetap berpegang pada aturan dan kebutuhan yang wajar dalam pelaksanaan rapat di luar kantor. Ia tidak sependapat dengan anggapan bahwa semua rapat harus selalu dilakukan di hotel.
“Maksud saya yang wajar-wajar saja, jangan segala di hotel. Kalau yang bisa di kantor, bisa dimanfaatkan fasilitas aset yang ada,” kata Cecep.
Ia bahkan mencontohkan bahwa dirinya sering mengundang dinas-dinas untuk rapat di Pendopo Bupati jika jumlah pesertanya tidak terlalu banyak. Namun, untuk acara-acara berskala besar yang melibatkan banyak peserta hingga tingkat provinsi, penggunaan fasilitas hotel dianggap wajar dan dapat diterima.
“Karena itu menggerakkan ekosistem. Dengan ada buyer, maka restoran harus belanja, belanjanya ke mana? Ya ke petani,” pungkas Cecep.
