KabarSunda.com- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada 2,1 juta rumah tangga di Jawa Barat masih belum memiliki hunian tetap.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan hal ini diketahui berdasarkan survei sosial ekonomi nasional tahun 2025 yang dilakukan pada bulan Maret 2025.
“Backlog perumahan atau orang yang belum memiliki rumah sudah menurun menjadi 9,6 juta dari tahun lalu sebesar 9,9 juta. Untuk Jawa Barat, yang sudah disebutkan [ada] 2,1 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah,” ujar Amalia saat menghadiri acara Penguatan Ekosistem Perumahan dan Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB, Kamis, 18 September 2025.
BPS menilai adanya program kredit perumahan di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Jawa Barat, akan turut berdampak terhadap perekonomian masyarakat juga, di mana dalam program ini turut melibatkan banyak pihak.
“Tentunya ini sesuatu yang luar biasa karena program ini tidak hanya mengembangkan sektor perumahan saja tetapi yang dikembangkan adalah ekosistem dari Perumahan yang tentunya akan menggerakan ekonomi,” katanya.
Mengenai data yang bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan program kredit perumahan, Amalia menyampaikan diantaranya data indentifikasi blacklog perumahan, data perumahan daerah sampai data kelompok sasaran yang sudah tercatat di DTSEN Kemensos.
“Karena peran kami dalam hal ini menghadirkan data, memberikan dukungan data, sehingga nanti Pak Menteri dan Pak Gubernur bisa memanfaatkan data-data yang kami hasilkan. Termasuk (dengan) kebutuhan akan rumah layak,” ucapnya.
Selain menyatakan siap memenuhi kebutuhan data, BPS juga menyampaikan update rekaman statistik Provinsi Jawa Barat.
Menurut dia, pemerintah provinsi telah berhasil menurunkan sebanyak 193,90 orang dan berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 7,02% atau lebih rendah dari rata-rata nasional.
“BPS mencatat pada triwulan dua 2025, perekonomian di Jawa Barat mampu tumbuh 5,23% di atas rata-rata nasional, yang lebih dari 1,2% dan Provinsi Jawa Barat memberikan kontribusi terhadap ekonomi nasional 12,84%,” katanya.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait sebelumnya memberikan pemaparan mengenai peluncuran program penguatan ekosistem perumahan ini, yang mana hal ini sebelumnya sudah terlebih dahulu dilakukan di DKI Jakarta untuk memenuhi target tiga juta rumah.
Ara menjelaskan, ada banyak strategi pemerintah dalam merealisasikan target tersebut, termasuk terus melakukan sinergitas dengan pemerintah daerah dan pihak swasta lainnya.
“Kami bukan kayak event organizer (EO) atau kontraktor yang uangnya ada, makanya kami punya mekanisme, pertama melalui pemerintah daerah kemudian melalui perbankan, termasuk yang swasta, Hipmi Kadin, asosiasi-asosiasi lainnya,” katanya.
