KabarSunda.com- Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnir Anzhar Simanjuntak, menegaskan komitmen pemerintah dalam menertibkan aset-aset terkait penyelenggaraan haji, termasuk Embarkasi Haji Indramayu.
Kunjungan kerja yang dilakukan pada Jumat, 3 Oktober 2025, bertujuan untuk memastikan kelayakan fasilitas dan transparansi pengelolaan aset haji di wilayah Jawa Barat.
Baca Juga: Indramayu Jadi Pilot Project Sekolah Rakyat, Mensos Gus Ipul Soroti Inovasi Pendidikan Inklusif
Dalam kesempatan tersebut, Dahnir didampingi oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan anggota Komisi VIII DPR RI, termasuk Selly Andriany Gantina.
Ia menyoroti pentingnya penanganan segera terhadap persoalan aset haji, mengingat banyaknya pembangunan asrama haji di berbagai daerah yang belum selesai atau bahkan mangkrak.
Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian negara jika tidak segera ditindaklanjuti.
“Sebagian besar aset itu memang bermasalah, ada pembangunan yang mangkrak dan tidak sesuai rencana awal. Karena itu, kami komitmen bersama kejaksaan untuk memastikan kalau ada kerugian negara, harus segera ditindak secara hukum,” ujar Dahnir.
Peralihan kewenangan dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji menjadi perhatian utama dalam penataan aset ini.
Dahnir menekankan bahwa proses peralihan tersebut tidak boleh menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
“Sejak awal harus dibereskan, baik secara hukum maupun secara fisik di asrama hajinya. Itu yang paling utama,” tegasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi Embarkasi Haji Indramayu yang dinilai tidak layak dan memprihatinkan. Ia mendesak adanya audit menyeluruh dari Kementerian Agama terkait pengelolaan dan pemanfaatan anggaran embarkasi.
“Dengan hanya dua kali pemberangkatan yang sudah berjalan, kondisinya sudah sangat buruk. Maka harus ada audit menyeluruh untuk memastikan apakah anggaran sebelumnya benar-benar digunakan sebagaimana mestinya atau justru ada penguapan,” tegasnya.
DPR RI juga mendesak Kementerian Agama dan Kementerian Haji untuk segera turun tangan menangani Asrama Haji Indramayu yang dinilai paling memprihatinkan.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menyoroti fasilitas embarkasi yang kurang terawat dan tidak lengkap. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh jelang persiapan penyelenggaraan haji 2026.
“Harapan kita, setelah badan (kementerian) haji terbentuk, segera turun melakukan audit secara menyeluruh,” ujarnya.
Baca Juga: Kebun Raya Bogor: Destinasi Wisata Alam, Edukasi, dan Sejarah dalam Satu Tempat
Selain itu, Dahnir bersama tim sebelumnya juga meninjau kondisi serupa di Sumatera Barat dan DKI Jakarta. Ia berharap langkah ini menjadi awal dari pembenahan menyeluruh dalam tata kelola aset haji di Indonesia.
Dengan adanya perhatian dan komitmen dari berbagai pihak, diharapkan Embarkasi Haji Indramayu dapat segera diperbaiki dan memenuhi standar pelayanan yang layak bagi jemaah haji, serta menjadi contoh dalam pengelolaan aset haji yang transparan dan akuntabel.
