KabarSunda.com- Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengungkapkan, penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) bukanlah keinginannya, melainkan sebuah langkah yang harus diambil mengingat kondisi fiskal yang sangat menantang.
Hal tersebut disampaikan Bupati Bandung dalam Rapat Koordinasi Bulanan Pemkab Bandung yang berlangsung di Gedung Moh Toha, Soreang, Senin, 20 Oktober 2025.
Bupati Dadang Supriatna menekankan bahwa stabilitas fiskal daerah menjadi prioritas utama menjelang akhir tahun 2025.
“Perubahan signifikan dalam skema keuangan daerah, terutama akibat pengurangan dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang hampir mencapai Rp 1 triliun, harus segera diantisipasi oleh pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa belanja Kabupaten Bandung yang awalnya mencapai Rp 7,6 triliun kini terpaksa berkurang karena Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak masuk pada tahun 2025.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan Rp 2,2 triliun baru tercapai Rp 1,4 triliun per 17 Oktober, menyisakan Rp 800 miliar yang belum terealisasi.
Untuk menjaga kestabilan fiskal, Bupati Bandung menegaskan perlunya penyesuaian anggaran, termasuk tukin ASN.
“Kabupaten Bandung sebenarnya memiliki tukin tertinggi di Bandung Raya. Namun, dengan kondisi fiskal saat ini, kita harus realistis dan melakukan penyesuaian selama empat bulan ke depan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dadang Supriatna mengingatkan bahwa potensi pengurangan TKD pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar Rp 945 miliar.
“Tanpa inovasi, daerah bisa mengalami kolaps. Oleh karena itu, saya meminta seluruh kepala dinas dan camat untuk bergerak cepat dan kreatif dalam menggali potensi pendapatan,” ujarnya.
Ia juga meminta para Kepala OPD dan camat untuk menjelaskan kepada jajarannya mengenai kebijakan penyesuaian tukin ASN, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Tukin ASN berasal dari PAD Kabupaten Bandung. Jika target PAD belum tercapai, tukin pun berpotensi terdampak,” tambahnya.
“Dari target PAD Rp 2 triliun, saat ini baru tercapai Rp 1,4 triliun. Tim TAPD telah melakukan pembahasan hingga lima kali sebelum memutuskan kebijakan penyesuaian tukin ini. Namun, karena kondisi keuangan yang berat, kita prioritaskan stabilitas fiskal daerah,” akunya.
Di akhir arahannya, Bupati Dadang Supriatna menegaskan bahwa penyesuaian tukin ASN tidak boleh menjadi alasan untuk bermalas-malasan.
Bupati Bandung juga berkomitmen untuk memberikan penghargaan kepada ASN yang menunjukkan kinerja baik.
“Saya tidak ingin mempersulit ASN. Namun, saat fiskal kita berat, semua harus tertib. Siapa yang berkinerja baik akan saya beri penghargaan,” pungkasnya.
