KabarSunda.com- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) senilai Rp900 ribu melalui PT Pos Indonesia dipastikan segera dimulai.
Kementerian Sosial menargetkan proses validasi data penerima rampung paling lambat Senin (27 Oktober 2025), sehingga pencairan dapat dilakukan secara bertahap mulai akhir Oktober ini.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, penundaan pencairan bantuan terjadi karena proses finalisasi dan validasi data penerima manfaat masih berlangsung.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) telah diterima beberapa waktu lalu, namun perlu dikonsolidasikan dengan pemerintah daerah dan Kementerian Keuangan agar akurat.
“Datanya sudah kami terima dari BPS. Setelah itu kami melakukan koordinasi dengan daerah untuk verifikasi dan validasi di lapangan,” ujar Saifullah, dikutip dari Antara, Kamis, 23 Oktober 2025.
7,5 Juta Keluarga Tunggu Pencairan
PT Pos Indonesia mendapat mandat menyalurkan BLTS kepada 7,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Mereka merupakan warga yang belum memiliki rekening bansos dari total 35,04 juta penerima BLTS triwulan IV (Oktober–Desember 2025).
Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris menyebutkan, penyaluran akan dilakukan secara bertahap setelah data final diterima dari Kementerian Sosial.
“Yang pasti ini akan disalurkan secepatnya bantuan tunai untuk Oktober-November-Desember itu. Setelah datanya tuntas dan diterima PT Pos, mereka akan mulai melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebelum penyaluran,” kata Saifullah.
Kenapa Lewat PT Pos Indonesia?
Penyaluran melalui PT Pos dilakukan bagi warga yang belum memiliki rekening bank. Dari total 35.046.783 KPM, tercatat 16.144.389 telah memiliki rekening dan disalurkan melalui bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri, BSI).
Sementara 18.902.394 KPM belum punya rekening, namun hasil koordinasi dengan Kemenkeu menunjukkan 11.362.037 di antaranya kemungkinan memiliki rekening dan masih dikonfirmasi ke pihak bank.
Sisanya, sebanyak 7.540.357 KPM, benar-benar belum memiliki rekening sehingga bantuan disalurkan melalui PT Pos Indonesia yang memiliki jaringan hingga ke pelosok daerah.
Verifikasi Langsung di Lapangan
Mensos menegaskan, proses penyaluran BLTS akan disertai validasi dan verifikasi lapangan oleh petugas PT Pos. Dengan sistem ini, petugas tidak hanya menyalurkan bantuan tetapi juga mendata langsung kondisi penerima.
“Melalui PT Pos, kita bisa mendapatkan verifikasi langsung, seperti foto rumah, aset, dan profil keluarga penerima manfaat. Jadi, selain menyalurkan bantuan, ada proses pendataan lapangan yang lebih akurat oleh tim mereka,” jelas Saifullah.
Langkah ini juga memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat berpenghasilan rendah pada kelompok Desil 1–4 BPS, terutama yang tinggal di wilayah terpencil yang sulit dijangkau layanan perbankan.
Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, masyarakat tidak akan dikenakan biaya dalam proses penyaluran BLTS. Seluruh biaya operasional ditanggung pemerintah.
“Bagi yang rekeningnya ada dan aktif disalurkan lewat Himbara tentu gratis. Kalau yang tidak ada rekening, maka akan lewat PT Pos Indonesia dan memang ada biaya, tapi semua ditanggung pemerintah bukan oleh penerima manfaat,” tegasnya.
PT Pos Indonesia juga memastikan tidak ada pungutan liar selama proses pencairan. Perusahaan memasang spanduk di lokasi penyaluran dengan pesan tegas bahwa tidak boleh ada potongan dengan alasan apa pun.
“Kami pastikan penyerahan bantuan dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah. Di lokasi pembayaran pun kami pasang spanduk yang menegaskan tidak boleh ada potongan dengan alasan apapun,” ujar Haris.
Cara Cek Status Penerima
Masyarakat dapat mengecek status kepesertaan BLTS Rp900 ribu secara mandiri melalui situs cekbansos.kemensos.go.id dengan langkah berikut:
1. Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.
2. Masukkan nama lengkap sesuai KTP.
3. Ketik kode captcha yang tertera.
4. Klik Cari Data untuk melihat status kepesertaan dan jenis bantuan yang diterima.
Program BLT Kesra atau BLTS senilai Rp900 ribu merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperkuat daya beli masyarakat serta menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.
Bantuan ini diberikan untuk periode Oktober–Desember 2025 dengan rincian Rp300 ribu per bulan yang dibayarkan sekaligus.
Penyaluran melalui bank Himbara sudah dimulai sejak Senin (20/10/2025), sedangkan penyaluran melalui PT Pos akan dimulai setelah proses validasi data rampung pada 27 Oktober 2025.
