KabarSunda.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tengah merumuskan kembali pembangunan jalur tambang di Parungpanjang.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan bahwa Pemkab Bogor akan membebaskan lahan untuk pembangunan jalur tambang.
Nantinya ketika jalur tambang sudah dibangun, kendaraan besar tak boleh lagi melintas di jalan yang dikelola Kabupaten Bogor maupun Provinsi Jabar.
“Misalnya begini, mobil besar nggak boleh lewat jalan kabupaten dan provinsi, langsung ke akses tol, atau Pak Bupati berencana membebaskan lahan untuk tambang kemudian nanti membangun jalan tambang, ” kata Dedi di Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin, 3 November 2025.
Dedi yang biasa disapa KDM itu mengatakan, pembangunan jalur tambang harus dibangun bersama-sama. Sebab pajak tambang paling besar masuknya ke kabupaten 75,25 persen.
Selain itu, KDM menekankan pekerja tambang untuk mendapatkan asuransi. Sebab para pekerja mendapat upah sangat rendah.
“Saya nggak mau lagi nanti, kuli lajur tanpa asuransi, yang tukang muat itu tanpa asuransi, saya nggak mau lagi nanti ada orang yang meninggal di tambang, itu tidak dapat asuransi kecelakaan kerja,” kata politikus Gerindra ini.
Anggarkan Rp 100 Miliar
Sementara itu, Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengatakan pihaknya telah menganggarkan pembangunan Jalur Tambang untuk pembebasan lahan pada rancangan APBD 2026.
“Kita sudah mempersiapkan anggaran pembebasan jalan khusus angkutan barang dan tambang,” katanya.
Untuk besaran anggaran yang disiapkan oleh Pemkab Bogor kurang lebih sekitar Rp 100 miliar. Namun angka harus melalui tahapan administratif.
“Appraisal sedang berjalan di akhir tahun ini dan apabila di tahun 2026 kita membebaskan lahan dan pembiayaan mengenai infrastruktur diserahkan ke Pemkab Bogor, kami baru bisa membangun di 2027,” jelasnya.
Sekilas Polemik Tambang Parungpanjang
Parungpanjang adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Bogor. Wilayah ini menjadi jalur utama untuk ribuan truk yang mengangkut material tambang (galian C, seperti batu dan pasir) dari wilayah tambang di sekitarnya (seperti Rumpin dan Cigudeg) menuju proyek-proyek konstruksi di Jabodetabek. Pengangkutan ini menjadi sumber utama masalah infrastruktur, lingkungan, kesehatan, dan keselamatan warga.
Beberapa kali warga di Parungpanjang berunjuk rasa atas dampak yang ditimbulkan oleh ribuan truk angkutan tambang. Warga menuntut jalur truk tambang yang terpisah.
Pemerintah kemudian menghentikan sementara penambangan akibat dampak tersebut. Langkah ini memicu protes dari ribuan pekerja dan sopir yang kehilangan mata pencaharian.
