KabarSunda.com- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tengah menyiapkan reformasi sistem pajak tambang yang dinilai belum memberikan rasa adil bagi masyarakat di sekitar lokasi penambangan.
Melalui digitalisasi perhitungan pajak, dia ingin memastikan pendapatan daerah dari sektor tambang benar-benar sesuai potensi dan bisa dinikmati warga setempat.
Dedi mengungkapkan, potensi pajak tambang di Kabupaten Bogor sebenarnya sangat besar, namun selama ini belum terkelola secara optimal karena masih dihitung manual.
“Sekarang pajak tambang dari Cigudeg, Rumpin, dan sekitarnya di Kabupaten Bogor itu sekitar Rp 100 miliar yang masuk ke kabupaten, dan Rp 2 miliar ke provinsi. Itu pun kalau dihitungnya benar, bisa lima kali lipat lebih besar,” ujar Dedi di Gedung Setda I, Komplek Pemda Kabupaten Bogor, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Senin, 3 November 2025.
Rawan Kebocoran
Ia menegaskan, sistem manual rawan kesalahan dan kebocoran.
Karena itu, Pemprov Jawa Barat berencana menerapkan sistem digital untuk mencatat dan menagih pajak tambang agar lebih akurat serta transparan.
“Selama ini pajak tambang dihitung manual. Nanti pakai digital, supaya terukur dan hasilnya bisa kembali ke masyarakat,” beber dia.
Selain soal transparansi, Dedi menyoroti pentingnya keadilan distribusi pajak.
Menurut dia, banyak daerah penghasil tambang justru tertinggal, sementara wilayah lain menikmati hasil pembangunan dari sumber daya yang sama.
“Ternyata di kawasan tambang dan industri, masyarakatnya justru miskin. Saya sedang merumuskan keadilan distribusi pajak supaya warga sekitar juga mendapat penghasilan dari pungutan negara,” ucap Dedi.
Ia menyebut, jika sistem pajak tambang tertata baik, warga di sekitar tambang nantinya bisa menerima insentif rutin yang bersumber dari pendapatan daerah.
“Kalau pajak tambang yang ilegal dan resminya bisa tertata dengan baik, ke depan warga sekitar bisa mendapat penghasilan tiap bulan dari insentif negara,” katanya.
Dedi mengatakan, reformasi pajak tambang ini bukan hanya soal menambah pendapatan daerah, tetapi juga bagian dari upaya menghadirkan keadilan ekonomi dan lingkungan di Jawa Barat.
“Saya ingin seluruh industri, termasuk tambang, memberi rasa adil bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Itu tugas kami sebagai penyelenggara negara,” tegasnya.
