KabarSunda.com- Pemerintahan Kabupaten Subang diterpa isu korupsi serius setelah pengunduran diri dr. Maxi dari status Aparatur Sipil Negara (ASN) berbuntut panjang. Ini terjadi 3 (tiga) pekan usai terjadi proses rotasi mutasi jabatan ASN lingkup Pemkab Subang.
Setelah dicopot dari jabatan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) menjadi Staf Ahli pada 16 Oktober 2025, dr Maxi kini secara terbuka melancarkan tudingan bahwa Bupati Subang menerima upeti jabatan melalui pejabat penghubung.
Tudingan ini diekspos oleh tokoh masyarakat dan penggiat antikorupsi Karatwan Galuh Pakuan, Rakean Galuh Pakuan Niskala Mulya Rahadian Fathir, pada Sabtu, 8 November 2025.
Fathir mengungkapkan bahwa dr. Maxi mengaku dijadikan “sapi perahan” dan diminta menyetor uang ratusan juta rupiah.
Fathir mengatakan, secara eksplisit, dr. Maxi menyebut telah menyerahkan total Rp100 juta kepada Bupati, yang disalurkan melalui Kadisdik Heri Sopandi, yang kala itu Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Uang Rp50 juta saya berikan pada April, dan Rp50 juta lagi pada Juli 2025. Semua untuk disetorkan kepada Bupati Subang,” ungkap dr. Maxi, seperti dikutip Fathir.
Mekanisme setoran diduga dilakukan bergilir antar organisasi perangkat daerah atau OPD Subang dengan target dana mencapai Rp500 juta per periode, tergantung potensi sumber daya dinas.
Menanggapi tudingan serius tersebut, Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita, pada Senin (10/11/2025) memberikan bantahan keras. Didampingi Sekda dan sejumlah pejabat lain, Bupati Reynaldy menantang balik tudingan dr Maxi.
“Saat ada kalimat saya mundur karena engap (sesak/berat) harus setor tiap bulan Rp50 juta, saya bingung, itu setornya sama siapa?! Saya juga bingung, kenapa mundurnya saat dipindah, bukan saat dia menjabat sebagai kepala dinas?!” ujar Rey.
Bupati Subang menegaskan, ia tidak pernah meminta sejumlah uang kepada kepala dinas atau siapapun yang dilantik.
Dalam respons kerasnya, Reynaldy tidak hanya membantah keras isu setoran uang dari kepala dinas, tetapi juga mengungkapkan rasa sakit hatinya atas pemberitaan yang menyebutnya sebagai “anak mami yang meminta moge (motor gede).”
Bupati Reynaldy menegaskan bahwa awalnya ia enggan berkomentar, namun isu yang sudah menyangkut dirinya pribadi dan keluarga besarnya memaksanya untuk merespons.
Salah satu tudingan yang paling menyakitkan bagi Bupati adalah anggapan bahwa gaya hidupnya didanai dari setoran pejabat. Ia secara spesifik membantah isu kepemilikan kendaraan.
“Bahkan yang bikin saya sakit hati, tadi pagi ada berita, anak mami minta moge. Kawan-kawan di sini tahu, saya punya motor, saya punya mobil, jauh sebelum saya jadi bupati,” tegas Reynaldy.
Ia menjamin bahwa kendaraan pribadi yang ia gunakan, baik mobil maupun motor gede, telah dimilikinya jauh sebelum menjabat sebagai Bupati Subang, membantah narasi yang menyebutnya hidup hedonis dari dana setoran.
Terkait isu setoran Rp50 juta hingga Rp100 juta per bulan dari OPD untuk memenuhi kebutuhan pribadi bupati, Reynaldy mengeluarkan tantangan terbuka.
“Kalau memang benar, kenapa enggak lapor ke polisi saja?! Saya tidak merasa, sepeser pun menerima uang, dan itu bukan fashion saya untuk meminta uang ke Kepala OPD,” jelas Reynaldy.
Ia juga mempertanyakan logika di balik tudingan mantan ASN yang mundur setelah dimutasi, bukan saat menjabat.
“Saya juga bingung, kenapa mundurnya saat dipindah, bukan saat dia menjabat sebagai kepala dinas?! Kalau memang ada setoran yang bikin engap (berat),” ucap Reynaldy.
Bupati menegaskan bahwa ia tidak pernah meminta uang kepada kepala dinas manapun, bahkan untuk urusan sekecil biaya makan sekalipun.
Ia menyebut orang-orang yang mengenalnya tidak akan mempercayai berita tersebut, “jadi saya sampaikan disini, orang yang kenal saya, tidak akan percaya berita itu”.
