KabarSunda.com- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akhirnya angkat bicara mengenai sorotan terkait belum munculnya anggaran beasiswa bagi siswa miskin dalam APBD Murni 2026.
Dedi menegaskan bahwa pemerintah provinsi tetap berkomitmen memberikan bantuan, namun masih terkendala sinkronisasi data siswa baru.
Dedi menjelaskan, beasiswa dari Pemprov Jabar tersebut dikhususkan bagi siswa miskin kelas 1 yang menempuh pendidikan di SMA/SMK swasta.
Alasan anggaran tersebut belum muncul di APBD Murni, menurut Dedi, adalah karena proses tahun ajaran baru baru dimulai pada Juni-Juli mendatang.
“Kita hari ini belum bisa mendapatkan update data berapa jumlah siswa kelas 1 di sekolah swasta yang tidak mampu pada tahun ajaran 2026/2027.”
“Jadi, uang itu belum muncul karena belum ada data siswa di Dapodik (Data Pokok Pendidikan) yang baru,” ujar Dedi di Gedung Sate, Selasa (3/2/2026).
Dedi memastikan bahwa setelah data siswa terverifikasi, anggaran akan disiapkan melalui skema pergeseran di APBD 2026 tanpa harus menunggu APBD Perubahan.
“Nanti sasarannya kelas 1. Berdasarkan data penerimaan siswa tahun 2026/2027, anggarannya bisa disediakan melalui pergeseran,” tambahnya.
Sebelumnya, persoalan ini mencuat setelah Komisi V DPRD Jawa Barat memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar dalam rapat kerja marathon, Senin (2/2/2026).
Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung, mengungkapkan kekhawatirannya setelah mengetahui alokasi beasiswa tersebut tidak ditemukan dalam draf APBD Murni 2026.
Padahal, kebutuhan untuk keluarga miskin ekstrem (desil 1) dianggap sangat mendesak.
“Berdasarkan data terakhir, ada alokasi sekitar Rp150 miliar untuk beasiswa operasional dan Rp68 miliar untuk beasiswa personal keluarga miskin ekstrem.”
“Tadi tersampaikan bahwa memang di APBD Murni 2026 itu tidak ada,” papar Untung usai rapat.
DPRD Jabar pun mendesak agar Pemprov segera melakukan pergeseran anggaran agar hak pendidikan bagi masyarakat kurang mampu tidak terhambat oleh masalah administratif.
