KabarSunda.com- KETUA Pengadilan Tinggi Bandung, Hery Supriyono prihatin atas peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang menimpa anak buahnya di lingkungan Pengadilan Negeri Depok.
“Sebetulnya ini kami tidak inginkan, namun tetap terjadi,” kata Hery saat kunjungan ke Pengadilan Negeri Depok, Jumat, 6 Februari 2026.
Hery menjelaskan, sebagai pimpinan sudah berupaya mengingatkan adik-adiknya di pengadilan, namun OTT tetap terjadi.
Ia pun menyesalkan peristiwa tersebut. Bahkan pimpinan dari pengadilan tinggi sampai Mahkamah Konstitusi turut terpukul dengan kejadian ini.
Menurutnya, pimpinan sudah berusaha untuk mencegah supaya para hakim tidak melakukan pelayanan yang sifatnya transaksional. Ia mengklaim imbauan juga sebenarnya selalu disampaikan oleh pimpinan.
Hery menegaskan pihaknya harus menerima dan saat ini sedang dalam proses hukum. Pihaknya juga menyerahkan semuanya ke aparat berwenang.
“Jadi sambil menunggu nanti. Intinya, kami proaktif karena itu sudah terjadi dan kami serahkan sepenuhnya,” tegas Hery.
Namun, Hery mengaku belum mengetahui detail kasus yang menimpa hakim dan juru sita Pengadilan Negeri Depok karena baru mengetahui semalam.
Hery datang ke Pengadilan Negeri Depok sebagai bentuk dukungan moril kepada pegawai yang ada dan tidak terlibat dalam kasus tersebut. Tujuannya, agar tetap semangat memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Setelah ini, Hery akan mengusulkan ke pimpinan untuk segera mengisi kekosongan kursi pejabat yang terjaring OTT KPK.
“Karena unsur pimpinan itu yang kemarin dibawa, mohon dalam waktu yang tidak terlalu lama segera diisi,” katanya.
Sebelumnya, KPK menggelar OTT di wilayah Depok, Jawa Barat, pada Kamis, 5 Februari 2026. Komisi antirasuah menduga terjadi perpindahan uang dari pihak swasta ke aparat hukum dan masih mendalami modus perkara tersebut.
“Nanti kami lihat, ya, ada delivery, apakah nanti itu bentuknya penyuapan atau pemerasan,” kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis.
Asep belum merinci pihak-pihak yang terjaring dan meminta publik menunggu penjelasan lanjutan.
