KabarSunda.com- Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDIP, Ono Surono kembali menegaskan penolakan tegas terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang mengirim anak-anak ke dalam program barak militer sebagai bentuk pendidikan karakter.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya menyimpang dari sistem pendidikan nasional, tetapi juga berpotensi melanggar hak asasi anak.
“Ya tetap ya, kita tolak (Kebijakan anak masuk ke barak militer),” kata Ono yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, di BIJB Kertajati, Majalengka, Senin, 19 Mei 2025.
Ia merujuk pada temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyoroti berbagai persoalan dalam pelaksanaan program ini.
Menurut Ono Surono, KPAI telah menemukan sejumlah pelanggaran di lapangan, mulai dari pemaksaan kepada anak-anak dengan ancaman tidak naik kelas jika menolak ikut program, hingga ketidaknyamanan selama berada di lingkungan barak militer.
“Apalagi KPAI misalnya sudah menemukan ada beberapa hal, yang pertama misalnya menjadi pemaksaan anak-anak dengan ancaman mereka tidak akan naik kelas, lalu misalnya ada ketidaknyamanan anak-anak di Barak Militer tersebut,” ujar Ono.
Ono juga menekankan pentingnya mengedepankan lembaga pendidikan khusus yang memang sudah diatur oleh regulasi, seperti UU Sisdiknas, Perda Pendidikan Jawa Barat, serta Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus. Ia mengkritisi penggunaan pendekatan militer dalam dunia pendidikan.
“Terus ada prinsip-prinsip militer juga yang seyogyanya tidak dijadikan kurikulum dari anak-anak tersebut, karena melanggar Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang hak asasi manusia,” ucapnya.
