KabarSunda.com- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan semua sekolah di wilayahnya untuk menerapkan kebijakan masuk sekolah jam 6 pagi. Padahal, jam sekolah terlalu pagi memiliki dampak buruk pada siswa.
Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 58/PL.03/Disdik tentang Jam Efektif pada Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Barat.
Menurut Dedi, perubahan jadwal masuk sekolah ini bertujuan untuk menciptakan kebiasaan hidup disiplin dan mengurangi potensi kenakalan remaja.
Wacana perubahan jam sekolah yang lebih pagi dari biasanya yang masuk jam 7.00 menuai pro dan kontra. Di salah satu grup WhatsApp orangtua murid salah satu sekolah di Bekasi misalnya, sebagian orangtua mengaku khawatir akan kesulitan menyiapkan sarapan dan juga membangunkan anak.
Jam sekolah yang terlalu pagi memang bisa membuat waktu tidur anak berkurang. Dampaknya anak menjadi mengantuk dan tidak konsentrasi di kelas.
“Kalau masuknya jam 6 pagi, paling tidak anak sudah harus bangun dan bersiap-siap dari jam 5 pagi. Kalau anak kurang tidur ini berpengaruh pada otaknya sehingga bisa beresiko mengalami gangguan perkembanga di kemudian hari,” kata dr Ian Suryadi Suteja Sp A, Senin (2 Juni 2025).
Anak yang kurang tidur, menurut dr.Ian, juga cenderung kelelahan dan kurang konsentrasi di sekolah yang pastinya berpengaruh pada prestasi akademiknya.
American Academy of Sleep Medicine dan American Academy of Pediatrics juga merekomendasikan agar jam sekolah tidak terlalu pagi. Sekolah sebaiknya dimulai paling cepat pukul 08.30.
Rekomendasi didasarkan pada temuan anak SD berusia 6-12 tahun perlu tidur antara 9 dan 12 jam setiap malam. Sementara remaja usia 13-18 tahun direkomendasikan tidur antara 8 dan 10 jam setiap malam.
“Jadi kalau tadi dia harus bangun jam 5 pagi, masa sore atau jam 7 sudah tidur,” imbuh dr.Ian.
Faktanya, para pelajar sering baru pulang ke rumah pada petang karena mengikuti berbagai kegiatan selepas jam sekolah. Mereka pun masih harus mengerjakan berbagai tugas-tugas sekolah.
Sementara pengamat analisis kebijakan pendidikan, Prof Cecep Darmawan, menilai bahwa kebijakan ini perlu dilihat secara utuh dan menyeluruh, bukan semata soal teknis.
“Pak Dedi ini punya pendekatan yang berbeda dibanding Gubernur sebelumnya. Ia hadir dengan kebijakan-kebijakan yang bisa dibilang mengejutkan, termasuk soal jam malam dan jam sekolah pagi,” kata Cecep saat dihubungi, Selasa, 3 Juni 2025.
Cecep menilai kebijakan ini untuk membangun karakter siswa Jawa Barat melalui pembiasaan hidup disiplin sejak dini.
Menurutnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi ingin menanamkan nilai-nilai karakter yang terkandung dalam konsep Pancawaluya, yakni cageur (sehat), bageur (berbudi pekerti), pinter (berpengetahuan), singer (cekatan), dan bener (berintegrasi).
“Beliau ini ingin membentuk kebiasaan anak bangun lebih pagi sehingga lebih siap, lebih siaga. Karena mungkin ini respons atas kondisi sekarang di mana anak-anak cenderung tidur larut malam karena media sosial,” kata Cecep.
Cecep menekankan bahwa implementasi kebijakan ini sebaiknya dilakukan secara bertahap, dengan prinsip uji coba terlebih dahulu.
Ia menyadari tantangan besar dalam kebijakan ini adalah daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses jalan dan transportasi.
“Untuk anak-anak SD dan SMP di pelosok daerah kabupaten yang jauh dari perkotaan, sekolahnya jauh dari rumah, dan mungkin kendaraan belum tersedia atau agak susah kalau jam pagi segitu, ini harus dipertimbangkan betul, bisa enggak pemerintah daerahnya memfasilitasi supaya lebih peduli juga kepada anak-anak di daerahnya,” ucap Cecep.
Jam Malam
Terkait pro kontra soal jam malam, Cecep menilai bahwa hal tersebut sebagai proses penyesuaian.
“Memang berat di awal, sebetulnya ini bukan membatasi kebebasan, tetapi membangun disiplin. Anak-anak usia sekolah memang sebaiknya belajar lebih banyak daripada keluyuran,” tuturnya.
“Kalau sudah terbiasa jam malam ini akan jadi rutinitas biasa. Saya sih setuju ya (dengan kebijakan ini) supaya anak lebih banyak belajar,” katanya.
Cecep juga menegaskan bahwa kegiatan keagamaan, sosial, dan edukatif tetap diperbolehkan.
Ia menilai kebijakan ini cukup fleksibel dan masih memberikan ruang gerak yang sehat bagi siswa sebagaimana tertuang dalam surat edaran pemerintah.
Menurut Cecep, keberhasilan implementasi kebijakan ini bergantung pada dukungan semua pihak, terutama keluarga, pemerintah daerah, hingga tokoh masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya pemerintah daerah setempat dalam memastikan akses jalan, transportasi, dan keamanan siswa-siswinya, terutama yang berada di daerah pelosok.
“Gubernur jangan sampai one man show, harus ada dukungan dari bupati, wali kota, aparat keamanan, bahkan sampai lurah dan kepala desa. Termasuk keluarga. Pendidikan karakter ini akan efektif kalau rumah dan lingkungan turut mendukung,” ujar Cecep.
Cecep juga mendorong adanya evaluasi setelah masa uji coba kebijakan ini selesai untuk mengetahui di mana letak kekurangan dan perbaikan yang perlu dilakukan.
