KabarSunda.com- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, semua kecurangan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Jabar, akan diberikan sanksi tegas.
Hal ini berlaku juga untuk penyelenggara SPMB yang kedapatan menyiapkan kursi khusus anak pejabat agar anaknya lulus ke sekolah tujuan.
Dedi tidak menampik dalam sistem penerimaan siswa baru kerap kali ada saja oknum yang mengatasnamakan pejabat tertentu agar diberikan kursi khusus di sekolah tujuan.
Dia memastikan bahwa tahun ini harus sudah dihilangkan praktik tersebut.
“Pada sistem penerimaan siswa baru, biasanya dengan sistem yang sekarang ini, suka banyak titipan, titipan gubernur, titipan asisten, titipan kepala dinas, titipan dewan, pokoknya tidak ada titipan-titipan,” kata Dedi Mulyadi di Bandung, Selasa, 10 Juni 2025.
Dedi Mulyadi menegaskan, seluruh kepala sekolah sudah diinstruksikan untuk menolak siswa titipan,
Apabila melanggar, pelaku atau yang bersangkutan akan ditindak tegas.
Dia mengingatkan agar kepala sekolah bisa lebih berhati-hati dan tidak coba-coba berbuat curang.
“Kepala sekolah yang takut karena titipan memasukkan orang yang tidak berhak, maka saya akan berikan sanksi!” tegasnya.
Menurut Dedi Mulyadi, adanya titipan sebenarnya pertanda bagus karena berarti orang tua ingin anaknya sekolah, tetapi daya tampung sekolah negeri selama ini terbatas.
Hal ini merupakan tugas dan salah negara karena belum bisa menyediakan daya tampung sekolah yang cukup buat warganya.
Senada dengan gubernur, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto menegaskan, praktik kecurangan dalam SPMB ini nantinya akan mudah terlihat melalui sistem yang sudah disiapkan.
“Nanti akan kelihatan jadi kita bisa lihat ada yang tidak berbuat baik tidak sesuai fakta akan kelihatan, seperti dari dari jalur afirmasi atau lewat domisili nanti akan kelihatan di sistem,” beber Purwanto.
Purwanto menegaskan, Disdik Jabar telah melakukan penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas menjelang pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA, SMK, dan SLB di Jabar tahun 2025.
Hal itu sebagai langkah komitmen bersama dan memastikan pelaksanaan SPMB jenjang SMA, SMK dan SLB berjalan lancar, objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari berbagai pungutan atau Pungli.
“SPMB sudah punya aturan baku, tapi masalahnya sering muncul bukan karena sistem, melainkan karena integritas yang lemah, baik dari penyelenggara maupun masyarakat,” ucapnya.
Dia mengingatkan bahwa selama masih ada kepentingan pribadi dan praktik manipulasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik, keadilan tidak akan tercapai.
“Kalau masyarakat masih mementingkan kepentingan sendiri dan memaksakan kehendak, bagaimana kami bisa melayani secara adil?,” tutupnya.
