KabarSunda.com- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menunjukkan ketegasannya dalam hal transparansi dan efisiensi anggaran daerah, Selasa, 1 Juli 2025.
Dalam acara peluncuran program “Nyaah ka Indung” yang digelar di Gedung Pendopo Kabupaten Garut, Dedi tidak hanya menyampaikan gagasan program, tetapi juga menyinggung langsung persoalan jalan rusak yang masih menjadi keluhan masyarakat di berbagai wilayah Jawa Barat.
Acara ini turut dihadiri oleh Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, dan Wakil Bupati Garut, yang juga merupakan calon menantu Dedi Mulyadi, Putri Karlina.
Dalam pidatonya, Dedi menyinggung keluhan netizen yang kerap memposting kondisi jalan rusak di media sosial. Ia menyebut tiga daerah yang paling sering disorot, yaitu Sukabumi, Cianjur, dan Garut.
“Dalam banyak unggahan, muncul keluhan jalan rusak atau istilahnya ‘jalan butut’. Tiga daerah paling sering disebut itu Sukabumi, Cianjur, dan Garut,” ujar Dedi.
Tak hanya berhenti di kritik, Dedi Mulyadi mengumumkan akan membuka dokumen APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dari setiap kabupaten/kota secara transparan ke publik, melalui kanal YouTube pribadinya.
“Kenapa saya buka? Karena penyusunan anggaran kadang tidak mencerminkan kebutuhan rakyat, tapi malah menuruti hawa nafsu. Itu harus diakhiri,” tegasnya.
Di tengah acara, Dedi Mulyadi secara langsung menanyakan kepada Bupati Garut mengenai besaran APBD kabupaten. Abdusy Syakur menjawab bahwa total APBD Garut saat ini mencapai Rp4,9 triliun.
Mendengar jawaban itu, Dedi langsung mengoreksi peruntukan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan yang dinilainya tidak proporsional.
“Dengan APBD Rp4,9 triliun, seharusnya Garut bisa mengalokasikan Rp500 miliar untuk pembangunan dan perbaikan jalan. Kalau gak bisa, berarti ada yang disembunyikan, banyak banget! Gak bisa bohong ke saya,” tegasnya.
Dedi kemudian membandingkan dengan kabupaten lain yang memiliki APBD lebih kecil, namun dinilainya lebih efisien dalam alokasi anggaran.
Ia mencontohkan Kabupaten Subang yang dengan APBD Rp3,2 triliun mampu menganggarkan Rp400 miliar untuk perbaikan jalan.
Sementara itu, Kabupaten Purwakarta dengan APBD Rp2,7 triliun, bisa mengalokasikan Rp300 miliar untuk sektor yang sama.
Tak hanya itu, Dedi juga mengungkap bahwa selama ini Kabupaten Garut mendapatkan bantuan besar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bahkan pernah mencapai Rp400 miliar hingga Rp700 miliar. Namun, menurutnya, anggaran tersebut belum terlihat hasil konkret di lapangan.
“Saya baca semua buku APBD. Saya lihat bantuan dari provinsi ke Garut besar sekali. Tapi ketika saya telusuri bantuan ke pesantren, misalnya, uangnya gak ketemu ke mana keluarnya,” kata Dedi dengan nada kecewa.
Langkah Dedi Mulyadi membuka dokumen APBD ke publik menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berpihak kepada rakyat.
Ia berharap agar kepala daerah tidak lagi menjadikan anggaran sebagai alat politik, melainkan sebagai instrumen untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
Acara peluncuran program Nyaah ka Indung sendiri berlangsung hangat dan penuh semangat, menjadi momentum penting untuk mendorong reformasi birokrasi di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Garut.
