KabarSunda.com- SMAN 1 Kota Bandung hanya mengisi 44 siswa per kelas untuk kelas X di tahun ajaran 2025/2026 di tengah kebijakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang meminta agar sekolah menampung hingga maksimal 50 siswa. Hal itu dilakukan mengingat analisis kebutuhan dan daya tampung sekolah.
“Di SMAN 1 itu tidak sampai 50 karena kami sebelumnya melakukan analisis kemampuan daya tampung kami dan luasan masing masing kelas jadi setelah dianalisasi sesuai kepgub ada rumusnya kita analisis kita maksimum di 44 orang per rombel, memang kapasitas maksimum 44,” ucap Kepala Sekolah SMAN 1 Bandung Tuti Kurniawati, Kamis, 17 Juli 2025.
Ia menuturkan pihaknya menerima 11 rombongan belajar atau kelas untuk kelas X tahun ajaran 2025/2026. Sebelum kebijakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi diberlakukan, Tuti mengatakan satu kelas hanya sebanyak 36 orang.
“Ada kebijakan pencegahan anak putus sekolah, memang menjadi kelas gemuk,” kata dia.
Dengan kondisi tersebut, ia menyebut pihaknya membuat sejumlah strategi pembelajaran di kelas agar kondusif dan tetap bermakna serta mencapai tujuan. Bentuknya, Tuti mengatakan masih berdiskusi dengan tim.
“Bentuknya kami masih berdiskusi strategi pembelajaran dengan kelompok besar. Mungkin dengan tim teaching atau pembelajaran berbasis proyek,” kata dia.
Ia mengatakan strategi pembelajaran kelompok besar seperti pembelajaran berbasis proyek, menggunakan teknologi, kahoot, padlet, guisis dan mentimeter.
Sebelumnya, kebijakan 50 orang per kelas dilakukan untuk mencegah anak putus sekolah. Namun, sejumlah sekolah swasta mengalami masalah yaitu siswa menjadi berkurang akibat siswa beralih ke negeri karena terdapat penambahan kuota.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat angkat bicara mengenai Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang menerbitkan kebijakan menambah jumlah siswa per kelas di sekolah menengah atas hingga menjadi 50 orang. Atip menyebut kebijakan itu sudah dalam pemantauan Kemendikdasmen.
Atip menyebut kebijakan KDM itu sudah dibicarakan Kemendikdasmen bersama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar. Tetapi, Atip enggan mengungkap hasil pembicaraan tersebut.
“Kami sudah melakukan klarifikasi mengenai hal tersebut dan hasilnya beserta solusinya akan segera disampaikan,” kata Atip kepada Republika, Rabu, 16 Juli 2025.
Atip menyebut penjelasan lebih lengkap bakal disampaikan oleh Disdik Jabar. Atip merasa hal itu menjadi tupoksi Disdik Jabar.
“Klarifikasi dengan Disdik Jawa Barat,” ujar Atip.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku siap dihujat, dikritik dan digugat bahkan menderita demi masa depan pendidikan anak bangsa Jawa Barat ke depan. Ia menyebut memimpin bukan jalan yang mudah dan pasti menderita.
“Pemimpin itu harus siap menerima hujatan, kritikan, tuntutan bahkan gugatan. Saya memetik pelajaran berharga dari para pendiri bangsa yang mengingatkan bahwa memimpin itu menderita,” ucap dia, Sabtu, 12 Juli 2025.
Dedi mengatakan, akan menyelamatkan pendidikan anak-anak Jawa Barat dan lainnya. Dedi Mulyadi mengaku siap dan rela untuk dihujat oleh masyarakat atau warganet.
Ia menyebut hujatan dan kritikan tersebut muncul saat dirinya mengambil kebijakan menambah murid dalam satu kelas menjadi 50 orang untuk mengurangi angka putus sekolah. Dedi menyebut kebijakan tersebut bersifat tentatif dan apabila di wilayah tertentu khususnya terpencil kekurangan sekolah.
Dengan begitu, ia mengatakan anak-anak di sekitar sekolah dengan radius jauh bisa mendaftar ke sekolah tersebut. Sedangkan dengan daerah yang banyak sekolah maka tidak perlu menambah murid.
Dedi mencontohkan apabila kuota di salah satu SMA negeri sebanyak 480 siswa. Sedangkan yang mendaftar 500 orang maka ke 20 siswa dapat dimasukkan ke sekolah.
“Banyak orang yang menggoreng narasi penambahan jumlah murid maka banyak yang salah persepsi,” kata dia.
