KabarSunda.com- Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rabu (10 September 2025) untuk menyerahkan hasil evaluasi tunjangan perumahan anggota dewan.
Iswara menyebut, Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang menyampaikan hasil evaluasi tersebut.
“Saya mewakili DPRD Provinsi Jawa Barat sesuai dengan hasil rapim menyampaikan kesiapan DPRD Jawa Barat terkait dengan tunjangan perumahan yang selama ini kami terima untuk dievaluasi Kemendagri. Jabar menjadi provinsi pertama yang menyerahkan hasil evaluasi,” kata Iswara seperti dikutip dari Kompas.com, Kamis, 11 September 2025.
Ia menjelaskan, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, tunjangan perumahan DPRD provinsi serta kabupaten dan kota di seluruh Indonesia akan dievaluasi.
“Kemendagri akan langsung menindaklanjuti, dan ternyata tidak hanya Jawa Barat, sesuai arahan Mendagri, seluruh DPRD provinsi dan kabupaten serta kota se-Indonesia tunjangan perumahannya akan dievaluasi,” ujar Iswara.
Terkait waktu hasil evaluasi, Iswara menyatakan masih menunggu seluruh provinsi menyerahkan laporan masing-masing.
“Terkait proses evaluasi di Kemendagri, kami menunggu semua evaluasi setiap provinsi masuk ke Kemendagri, karena Jawa Barat adalah provinsi pertama yang menyerahkan evaluasi ke Kemendagri,” ucap dia.
Sebelumnya, DPRD Jabar menyatakan siap menjalani evaluasi tunjangan perumahan.
Iswara menegaskan tunjangan tersebut melekat dalam belanja APBD sehingga kewenangan evaluasi ada di pemerintah pusat.
“Kami sepakat, tunjangan perumahan yang kami terima siap dievaluasi. Karena ini melekat dalam APBD, evaluasi akan dilakukan oleh kementerian, dan kami siap untuk itu,” kata Iswara.
