KabarSunda.com- Dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemprov Jawa Barat di tahun 2026 mendatang akan mengalami penurunan yang cukup tajam. Penurunan mencapai Rp 2,458 triliun.
Penurunan ini berasal dari dana bagi hasil pajak Pusat yang semula Rp 2,2 triliun turun menjadi Rp 843 miliar. Jabar kehilangan Rp 1,2 triliun dari pengurangan tersebut.
Kemudian dana alokasi umum (DAU) dari proyeksi Rp 4 triliun menjadi Rp 3,3 triliun.
Menyikapi hal itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi akan mengambil kebijakan efisiensi anggaran pada 2026. Apalagi, Pemerintah Pusat juga menghapus dana alokasi khusus (DAK) fisik yang biasanya diarahkan untuk pembangunan jalan, irigasi hingga ruang kelas sebesar Rp 276 miliar.
“Dana untuk bangun jalan, irigasi, bangun puskesmas Tahun 2026 tidak ada, tidak ada harapan,” ujar Dedi Mulyadi, Kamis, 25 September 2025.
Dana BOS Berkurang Rp 4,8 Triliun
Diungkapkan Dedi Mulyadi, pengurangan juga terjadi pada DAK non fisik yang dialokasikan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 4,8 triliun berkurang menjadi Rp 4,7 triliun.
Idealnya dana BOS naik, karena jumlah siswa SMA/SMK di Jabar mengalami kenaikan.
Dari penurunan ini berimbas pada rencana APBD Jabar 2026 yang awalnya diproyeksikan berada di angka Rp 31,1 triliun menjadi Rp 28,6 triliun.
Kehilangan Rp 2 triliun lebih ini menurutnya harus dicarikan jalan keluar karena pihaknya tidak mau memangkas keberpihakan anggaran pada pembangunan layanan dasar warga Jabar.
“Saya sebagai gubernur pembangunan infrastruktur, pembangunan sarana prasarana pendidikan, pembangunan sarana layanan kesehatan tidak boleh berkurang. Pembangunan irigasi, tidak boleh berkurang,” ujar Dedi Mulyadi.
Menunda Pengangkatan CPNS
Setelah membedah struktur APBD 2026 bersama jajarannya, Dedi Mulyadi mendapatkan sejumlah pos yang bisa dilakukan efisiensi guna menambal kekurangan Rp 2 triliun.
Pertama dari hitungan Bappeda Jabar, belanja pegawai akan berkurang sebesar Rp 768 miliar dari angka total Rp 9,9 triliun.
Meski dinilai masih kurang, penurunan belanja pegawai ini membuat Pemprov Jabar pada 2026 akan menunda pengangkatan CPNS baru. Dedi menilai pengangkatan harus tertunda mengingat PNS yang ada saat ini pun akan menganggur dampak dari pengurangan anggaran.
“Kenapa bakal nganggur? Karena kan pekerjaannya enggak ada. Jadi nanti banyak PNS, ASN yang tidak ada pekerjaan kalau saya tidak membuat kegiatan pembangunan. Jadi enggak ada artinya,” lanjut mantan Bupati Purwakarta ini.
Kedua, pihaknya akan mengurangi belanja hibah ke instansi, organisasi masyarakat hingga hibah mandatori. Pengurangan belanja hibah saat ini di APBD Perubahan turun dari Rp 3,03 triliun menjadi Rp 2,3 triliun.
Angka ini masih besar karena ada beban Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) ke sekolah swasta.
“BPMU kita akan arahkan ke beasiswa langsung saja, kita tolong langsung orang yang tidak punya kemampuan untuk sekolah baik negeri maupun swasta,” lanjut Dedi.
Pihaknya juga akan mengurangi bantuan keuangan ke kabupaten kota yang semula dianggarkan Rp 2 triliun menjadi Rp 1,2 triliun atau terkoreksi Rp 774 miliar.
Kemudian belanja barang dan jasa untuk makan minum, alat tulis kantor, hingga perjalanan dinas kembali diturunkan yang semula Rp 7,6 triliun menjadi Rp 6,9 triliun.
Matikan Listrik, Matikan AC
Dedi memastikan sudah meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menggenjot pengurangan di pos belanja barang dan jasa ini dari Rp 6,9 triliun menjadi Rp 5 triliun.
Pengurangan tajam ini akan diambil dari biaya listrik, pemakaian air, dan jamuan di seluruh kantor pemerintahan Pemprov Jabar.
“Listrik di seluruh dinas kantor Provinsi Jabar hanya dinyalakan pada waktu jam kerja dan pada waktu ada pekerjaan. Kalau ASN-nya tidak kerja di ruangan dan tidak ada kerja, matiin. Matikan AC, matikan air kalau tidak perlu-perlu amat,” ungkapnya.
Dedi juga menginstruksikan biaya internet dan telepon serta pemakaian air turut dikurangi agar anggaran yang didapatkan dari efisiensi diarahkan untuk pelayanan masyarakat.
“Agar layanan kita pada masyarakat tidak berubah meskipun anggaran kita mengalami penurunan tajam,” katanya.
Pemangkasan juga akan dilakukan pada jamuan makan yang sudah dianggarkan di Biro Umum dan Biro Administrasi Pimpinan Setda Jabar sebesar Rp 5 miliar.
Menurutnya biro cukup menganggarkan biaya untuk kebutuhan minum selama satu tahun.
Menurutnya jika kegiatan harus menyediakan jamuan makanan, pihaknya lebih memilih untuk memasak langsung dengan menggunakan jasa tukang masak.
Dengan strategi ini, sajian akan lebih fresh dan Pemprov tidak mengeluarkan anggaran besar.
“Enggak ada katering,” tandasnya.
Dedi memastikan penurunan anggaran dari pusat ke Provinsi Jawa Barat tidak akan pernah mengubah keberpihakan pihaknya untuk tetap meningkatkan anggaran belanja publik.
“Jalan kudu halus, jembatan kudu halus, sekolah harus bagus, lampu-lampu PJU harus bagus, kita tetap prima. Jangan pernah menyerah,” tutupnya.
