KabarSunda.com- Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebut guru menjadi pihak paling dirugikan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji dalam audiensi dengan Komisi IX DPR RI menyampaikan pendapatnya pada 22 September lalu.
“Guru jadi budak tumbal racun MBG. Jadi guru ini tidak dilibatkan sama sekali tiba-tiba kedatangan menu makanan yang banyak. Lalu guru suruh ngitung tampannya ada berapa, rantangnya ada berapa, suruh distribusikan. Nanti kalau ada yang hilang suruh ganti,” kata Ubaid, dikutip dari kanal YouTube TVR Parlemen, Sabtu, 27 September 2025.
Seperti diketahui saat ini kasus keracunan tengah marak terjadi hingga korbannya sudah lebih dari 5.000 orang di seluruh negeri.
Guru tak dapat insentif dari adanya program MBG
Ubaid menyebut guru pun tak mendapat insentif dari adanya program MBG.
Ia menyoroti pula aturan di beberapa sekolah yang mewajibkan mereka mendatangani perjanjian dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bahwa jika ada keracunan maka yang bertanggung jawab pihak sekolah.
Bahkan ternyata di banyak kasus yang tanggung jawab adalah pihak orangtua murid sendiri.
“Jadi sebenarnya siapa yang tanggung jawab sehingga SPPG menerapkan aturannya, polanya sesuai dengan keinginan mereka sendiri?” ujar Ubaid.
Banyak kepentingan kelompok tertentu
Lebih dari itu, Ubaid mengatakan banyak kepentingan kelompok tertentu (conflict of interest) dalam pelaksanaan MBG.
“Banyak sekali kawan-kawan kami melaporkan ini tiba-tiba kok timses kemarin pada nguasai dapur. Tiba-tiba ada pejabat pemerintah nguasai dapur. Tiba-tiba ada anggota dewan, tentu bukan dewan komisi IX ya,” tuturnya.
Ia membeberkan bahwa banyak anggota DPR yang berinvestasi di dapur MBG. Sementara UMKM di sekitar sekolah banyak gulung tikar karena tak ada yang jajan setelah adanya program ini.
