KabarSunda.com- Bupati Bandung, Dadang Supriatna atau yang akrab disapa Kang DS memaparkan perkembangan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI di Kabupaten Bandung.
Kang DS memastikan 1,263 juta penduduk di wilayahnya menerima manfaat MBG melalui 361 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diupayakan akan beroperasi secara keseluruhan pada akhir 2025.
“Di Kabupaten Bandung rencananya ada 361 titik yang akan dibangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, tapi pembangunannya tidak bisa sekaligus, jadi dilakukan secara bertahap karena tidak semua titik dibangun pemerintah. Kami juga berkolaborasi dengan mitra dan pihak swasta,” ujar Bupati Kang DS, Senin, 29 September 2025.
Dari 361 titik dapur SPPG tersebut, sebanyak 147 titik sudah beroperasi, sementara sekitar 200 lainnya masih dalam tahap persiapan. Program MBG.
Bupati Kang DS meyakini program ini mampu menyelesaikan berbagai persoalan, terutama stunting, karena melalui Makan Bergizi Gratis, pemberian asupan nutrisi kepada anak-anak, ibu hamil, serta ibu menyusui dapat dilakukan secara masif dan rutin.
Namun, ia mengakui bahwa sebagai program baru, masih ada keraguan di masyarakat.
“Padahal di negara-negara lain sudah lebih dulu menjalankan program serupa. Program ini sebenarnya hadir untuk membangun generasi cerdas di masa depan sekaligus mengatasi kemiskinan ekstrem,” ujar Bupati Bandung.
Ia juga menjelaskan bahwa dengan jumlah penduduk 3,8 juta jiwa, target sasaran MBG di Kabupaten Bandung mencapai 1,263 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari anak TK/PAUD hingga SMA, santri, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Meski demikian, angka tersebut bersifat dinamis seiring waktu sehingga distribusi makanan kepada sasaran dilakukan dengan berbasis kewilayahan melalui kecamatan.
Kang DS mengatakan, hal ini perlu melibatkan berbagai perangkat daerah, di antaranya Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP2KBP3A).
SPPG Wajib Punya Sertifikat Laik Hygiene
Terkait standar gizi dan kesehatan, Kang DS menyatakan secara tegas agar setiap dapur SPPG memiliki sertifikat laik hygiene dari Dinas Kesehatan sebelum beroperasi.
Ia juga telah membentuk Tim Satgas MBG yang melibatkan lintas sektor dari seluruh OPD untuk mengawasi pelaksanaan program ini.
“Saya tugaskan Dinkes untuk mempercepat proses sertifikasi. Mulai dari kondisi bangunan, peralatan, pengolahan limbah, air minum, hingga penyajian makanan harus sudah sesuai standar. Setiap SPPG juga harus memiliki SDM yang terlatih, ada tenaga gizi, akuntan, dan tim pengawas. Semua harus disiplin SOP dari hulu hingga hilir,” ujarnya menegaskan.
Bupati Bedas menyebutkan, jika setiap SPPG patuh pada SOP yang telah dibuat maka potensi adanya musibah keracunan atau sejenisnya dapat dihindari.
Ia juga memperkirakan perputaran ekonomi dari program MBG ini bisa mencapai 5 miliar per hari di Kabupaten Bandung apabila berjalan optimal.
“Karena itu, saya minta seluruh stakeholder, mulai dari RT, RW, kepala sekolah, hingga masyarakat luas untuk ikut mengedukasi dan menyosialisasikan program ini. Dengan pemahaman yang baik, keraguan masyarakat akan hilang dan program bisa berjalan maksimal,” ujarnya.
Kang DS pun kembali menegaskan komitmennya untuk terus mengawal implementasi MBG di Kabupaten Bandung bersama dengan program lain, termasuk Sekolah Rakyat, demi masa depan anak-anak yang cerdas menuju Indonesi Emas 2045.
