KabarSunda.com- Ketegangan internal PBNU kembali menjadi sorotan publik setelah desakan mundur terhadap Ketua Umum PBNU muncul dari kalangan Syuriah dan dikabarkan mendapat persetujuan Rais Aam.
Situasi ini mengingatkan banyak pihak pada drama Muktamar NU Jombang 2015, di mana dua kubu besar—tradisionalis dan modernis—bersaing keras memperebutkan arah organisasi.
Di momen 2015, NU diguncang perdebatan sengit terkait mekanisme pemilihan Rais Aam.
Forum panas, walk out delegasi, dan interupsi tak berkesudahan menandai betapa kuatnya pertarungan dua arus pemikiran di dalam tubuh NU.
Kini, setelah satu dekade berlalu, pola serupa seolah muncul kembali dengan wajah yang berbeda, namun dengan tensi yang tak kalah kuat.
Kubu tradisionalis—yang mengedepankan otoritas ulama, tatanan klasik, dan sistem Ahwa—disebut masih menjadi kekuatan dominan di Syuriah.
Sementara kubu modernis—yang mendorong pembaruan tata kelola, transparansi, dan ekspansi digital—menancapkan pengaruh kuat di Tanfidziyah.
Dua arus ini tidak selalu bertentangan, namun ketegangan muncul ketika wacana kepemimpinan memasuki fase krusial.
Belakangan ini, situasi memanas setelah sejumlah Syuriah dinilai mempertanyakan beberapa langkah Tanfidziyah, terutama gaya komunikasi politik, pembangunan jaringan modern, serta kebijakan yang dianggap terlalu progresif bagi sebagian kalangan ulama daerah.
Dinamika ini kemudian berkembang menjadi desakan agar Ketum PBNU mengundurkan diri.
Sumber internal menyebut desakan tersebut mendapat persetujuan Rais Aam, sehingga memicu interpretasi beragam dari publik dan struktur NU di bawahnya.
Ada yang menilai langkah itu sebagai bagian dari mekanisme internal organisasi, tetapi tidak sedikit yang melihatnya sebagai tanda bahwa ketegangan ideologi di NU mencapai titik tertinggi.
Situasi ini beririsan dengan drama lama di Jombang, di mana kubu yang pro-modernisasi saat itu menolak keputusan yang dianggap dipaksakan, sementara kelompok tradisionalis memperjuangkan sistem Ahwa sebagai bentuk pelestarian marwah ulama.
Pertarungan wacana pada 2015 itu tampaknya kembali muncul dalam bentuk baru pada 2025.
Merespons tekanan tersebut, Ketum PBNU Gis Yahya dengan tegas menolak mundur dati jabatannya sebagai Ketum PBNU serta mengambil langkah strategis dengan mengumpulkan Pengurus Wilayah NU (PWNU) se-Indonesia.
Manuver ini disebut sebagai upaya menjaga soliditas struktur dan memastikan bahwa keputusan strategis organisasi tidak hanya berlangsung di lingkaran elit, tetapi juga mendengar aspirasi akar rumput.
PWNU, sebagai representasi wilayah, memiliki kekuatan penting dalam menentukan arah kebijakan PBNU, termasuk ketika konflik antara Syuriah dan Tanfidziyah mencapai fase kritis.
Pertemuan ini dinilai sebagai panggilan untuk mengamankan legitimasi serta menciptakan keseimbangan antara kewenangan ulama dan kebutuhan manajemen modern.
Pengamat organisasi Islam menilai bahwa dinamika ini bukan sekadar konflik personal, melainkan bagian dari pergeseran besar dalam tubuh NU.
Dengan jumlah kader yang semakin terdidik, terhubung dengan teknologi, dan terserap dalam sektor profesional, arus modernis makin vokal.
Namun, tradisi pesantren yang menjadi fondasi NU tetap menjadi kekuatan utama yang tidak dapat ditinggalkan.
Ketegangan inilah yang membuat NU berada di persimpangan: antara mempertahankan khittah tradisional atau merangkul model manajemen organisasi modern yang lebih terbuka dan adaptif.
Konflik Syuriah–Tanfidziyah saat ini menjadi refleksi paling nyata dari tarik menarik dua paradigma besar tersebut.
Meski dinamika ini terlihat panas, sebagian kalangan menilai ini sebagai proses wajar dalam organisasi besar.
NU memiliki sejarah panjang dalam menyelesaikan konflik secara musyawarah, sebagaimana terjadi pasca-Muktamar Jombang 2015 ketika ketegangan pada akhirnya mencair lewat keputusan bersama para ulama.
Namun, perbedaan sekarang terletak pada konteks yang jauh lebih kompleks: ekosistem digital, tekanan politik nasional, publik yang sangat cepat bereaksi, dan jejaring internasional yang semakin kuat.
Semua ini membuat setiap pergerakan elit PBNU menjadi sorotan publik luas.
Munculnya desakan mundur ini juga memunculkan kekhawatiran bahwa perpecahan internal bisa melebar jika tidak dikelola dengan matang.
Apalagi PWNU di berbagai daerah memiliki kecenderungan yang berbeda—ada yang condong tradisionalis, ada juga yang progresif—sehingga langkah Ketum mengumpulkan mereka dinilai sebagai strategi mempertahankan jangkar stabilitas.
Meski belum ada keputusan final, drama internal PBNU kali ini dinilai sebagai salah satu yang terbesar setelah Jombang 2015.
Bagaimana hasil konsolidasi PWNU, sikap Syuriah berikutnya, serta posisi Rais Aam akan menjadi penentu arah NU ke depan.
