KabarSunda.com- Lembaga Swadaya Masyarakat Triga Nusantara Indonesia (LSM Trinusa) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera bertindak tegas dengan melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap para oknum pejabat yang diduga menerima aliran dana ijon proyek.
Desakan ini disampaikan Ketua Umum (Ketum) LSM Trinusa H.Rahmat Gunasin atau yang akrab disapa H.Boksu kepada KabarSunda.com, Selasa (10/3/2026).
Menurutnya, Praktek proyek ijon adalah modus korupsi di mana pejabat atau pihak berwenang “menjual” proyek yang belum berjalan atau dilelang kepada pihak swasta.
LSM Trinusa mengecam keras dugaan adanya aliran dana ijon yang melibatkan sejumlah oknum pejabat di Kabupaten Bekasi, dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera bertindak tegas dengan melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap para oknum yang diduga menerima aliran dana tersebut.
Ia menegaskan, bahwa KPK tidak boleh tebang pilih dalam menegakkan hukum. Semua pihak yang diduga terlibat dalam dugaan praktik penerimaan uang ijon, baik dari kalangan pejabat legislatif, eksekutif atau sekelas kepala dinas, maupun pihak lain yang terkait harus segera diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
Praktek ijon dari pengusaha kepada pejabat daerah merupakan bentuk penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara serta mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan di Kabupaten Bekasi.
H.Rahmat Gunasin minta KPK untuk segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk pejabat yang memiliki kewenangan dalam proyek-proyek daerah.
Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
“Apabila dalam waktu dekat tidak ada langkah tegas dari KPK, LSM Trinusa menyatakan siap menggelar aksi demonstrasi di depan kantor KPK setelah Hari Raya Idul Fitri sebagai bentuk desakan kepada aparat penegak hukum agar segera menindaklanjuti dugaan tersebut”, tegas H.Boksu.
LSM Trinusa berkomitmen untuk terus mengawal pemberantasan korupsi dan mendukung upaya penegakan hukum demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi di Kabupaten Bekasi,pungkas H.Boksu.
