KabarSunda.com- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan sejumlah fakta mengenai 10 perusahaan yang akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang tersebar di wilayah Pulau Jawa.
Dari seluruh perusahaan tersebut, kata dia, akan ada sekitar 9.000 pekerja yang terancam PHK. Mayoritas perusahaan berada di wilayah Jawa Barat (Jabar) dan Banten.
“Kemungkinan besar di Cikarang, Bekasi dan Tangerang Raya. Banten itu kan paling banyak tekstilnya. Dua wilayah itu,” ujar Said saat diminta konfirmasi, Jumat, 16 April 2026.
Said mengatakan, kedua wilayah tersebut mengambil porsi lebih dari 50% dari total perkiraan jumlah pekerja yang terancam kena PHK dalam waktu 3 bulan mendatang.
Potensi PHK tersebut juga sebagai imbas konflik geopolitik berkepanjangan di Timur Tengah, dengan sektor industri padat karya seperti tekstil dan perusahaan produksi berbasis bahan baku plastik seperti suku cadang otomotif.
“Salah satunya juga iya (perusahaan) sparepart otomotif, terutama motor. Kan banyak yang berbahan baku plastik, seperti body-nya itu,” kata dia.
“Intinya, kalau dia berbahan baku plastik, kapas, kan itu naik harganya biaya produksi naik.”
Said menyoroti industri sparepart otomotif yang memiliki pohon rantai pasok industri yang panjang, yang juga sangat bergantung terhadap bahan baku plastik.
Industri tersebut, kata dia, harus menjadi perhatian pemerintah ditengah krisis pasokan bahan baku akibat eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat (AS) dan Israel tersebut.
“Jadi harus diwaspadai itu. Mereka punya pohon ke bawah loh, supplier-supplier yang misal katakan yang memproduksi remnya, yang memproduksi bodinya, itu nanti ke bawah-bawahnya akan kena semua gitu karena dia pohon industrinya banyak cabang-cabangnya itu,” kata dia.
Adapun, selain wilayah Jabar dan Banten, perusahaan lain yang juga terancam akan melakukan PHK tersebut berada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Informasi tersebut didapatkan oleh KSPI lewat laporan anggota internalnya yang mengatakan sejumlah perusahaan itu juga telah mencoba berunding dengan karyawan soal potensi kemungkinan efisiensi operasional.
Dalam kesempatan lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga mengungkapkan sebanyak 67% perusahaan tidak akan berencana melakukan rekrutmen tenaga kerja baru.
Ketua Komite Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan, sebanyak 50 perusahaan lainnya juga tidak memiliki rencana untuk ekspansi selama 5 tahun ke depan.
“67% perusahaan itu tidak berniat untuk melakukan rekrutmen baru. Ini yang menurut kita juga salah satu hal yang perlu diperhatikan,” kata Bob dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Selasa, 14 April 2026.
Sepanjang kuartal I tahun ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 8.389 orang telah terkena PHK.
Secara terperinci, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi wilayah dengan jumlah PHK terbanyak mencapai 1.721 orang.
Tetapi, angka itu turun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang masih mencapai sebanyak 7.177 orang.
Di posisi kedua ada Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai sebanyak 1.071 orang. Namun, angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu yang masih sebanyak 758 orang.
Di posisi ketiga ada Provinsi Kalimantan Timur dengan angka PHK sebanyak 915 orang, mengalami penurunan dibandingkan Januari-Maret 2025 lalu yang masih sebanyak 1.092 orang.
Sementara itu, posisi keempat dan kelima berada di Provinsi Banten yang mencapai 707 orang, dan Jawa Timur sebanyak 649 orang.
Tahun lalu, Banten masih mencatat 3.554 orang dan Jawa Timur sebanyak1.596 orang.
