Dedi Mulyadi: Antre Jadi ASN, Honorer, PPPK, Padahal Lowongan Kerja Lain Terbuka Lebar

KabarSunda.com- Banyak lulusan perguruan tinggi yang mengincar bekerja di sektor formal, seperti bekerja di perusahaan dan mengincar kursi ASN termasuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Jumlah lowongan kerja sektor formal terbatas telah memicu bertambahnya penganggur dari kelompok masyarakat berpendidikan tinggi.

Demikian dikatakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Menyikapi masalah tersebut, Pemprov Jabar dan pemerintah pusat menyepakati langkah revitalisasi pendidikan vokasi yang lebih inovatif guna memutus tren pengangguran terbuka.

Langkah ini diambil menyusul adanya anomali di pasar kerja, di mana lulusan pendidikan formal seringkali terjebak dalam antrean kerja sektor administratif, sementara peluang ekonomi di sektor pariwisata, kebudayaan, dan pengolahan sumber daya alam masih minim terserap.

“Sekolah selalu membangun pikiran untuk kerja pada sektor formal. Akhirnya, mereka ngantri di pabrik, antre jadi ASN mulai menjadi tenaga honorer, PPPK. Padahal, lapangan kerja di luar itu terbuka lebar,” ujar kata Kang Dedi Mulyadi (KDM) di Gedung Pakuan Bandung, Rabu, 22 April 2026.

Dedi Mulyadi mendorong agar lembaga vokasi mulai berani melirik potensi ekonomi yang selama ini dianggap marginal.

Namun, memiliki pasar yang stabil, seperti industri anyaman, pangan tradisional, hingga tenaga ahli perkebunan kopi dan teh.

Strategi ini dinilai mampu menciptakan kemandirian bagi generasi muda agar tidak sekadar bergantung pada lowongan pekerjaan konvensional.

“Pasar kerja itu bisa terbangun dalam ruang inovasi, termasuk vokasi yang berkembang,” ujar Dedi.

Di lokasi yang sama, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno menegaskan bahwa koordinasi antara Balai Latihan Kerja (BLK) dan pemberi kerja harus segera diintegrasikan.

Menurutnya, kualitas pendidikan harus bergerak dinamis mengikuti peluang kerja yang tidak lagi hanya bertumpu pada industri teknologi.

“Ini, kan era bonus demografi. Jadi kami harus meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan peluang kerja. Tadi pak gubernur bilang, peluang kerja tidak hanya di teknologi, tetapi juga di bidang kepariwisataan, kebudayaan, dan pemanfaatan kekuatan alam,” tutur Pratikno.

Sinergi ini diharapkan mampu mengubah wajah pendidikan vokasi di Jawa Barat dari sekadar pencetak pencari kerja menjadi inkubator tenaga kerja kreatif yang mampu mengonversi kekuatan alam dan budaya menjadi nilai ekonomi berkelanjutan.

Menanggapi arah baru vokasi di Jabar ini, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan infrastruktur pendukung berupa standar kompetensi yang jelas untuk profesi-profesi baru.

“Kami telah meluncurkan 483 skema okupasi untuk pariwisata. Politeknik Pariwisata NHI Bandung juga hadir di sini,” jelas Widiyanti di tempat yang sama.

Widiyanti juga menekankan pentingnya standarisasi agar tenaga kerja lokal mampu bersaing di pasar global.