KabarSunda.com- Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, mengirim sinyal tegas kepada seluruh aparatur pemerintahannya: tak ada tempat bagi oknum yang bermain-main dengan hukum dan anggaran publik.
Ia berjanji akan menegakkan aturan tanpa pandang bulu, bahkan jika itu menyentuh pejabat di level tinggi.
Komentar Jeje tersebut disinyalir sehubungan akhir-akhir ini kencar sorotan publik mengenai adanya dugaan KKN di lingkungan Pemkab KBB.
Dugaan tersebut bahkan sudah dilaporkan ke KPK dan Kejati Jabar. Bahkan pada hari Senin ini beberapa aliansi akan melakukan unjukrasa terkait dugaan KKN tersebut.
Janji Tegakkan Aturan dan Hukum Tanpa Kompromi
Dalam pernyataannya, Jeje menegaskan bahwa seluruh proses pemerintahan di Bandung Barat harus berjalan transparan dan taat regulasi.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak akan menutup diri terhadap kritik dan laporan dari masyarakat.
“Saya mendukung semua elemen masyarakat apabila menemukan hal yang janggal di Bandung Barat. Semua laporan akan segera ditindaklanjuti,” tegas Jeje, Jumat, 10 Oktober 2025.
Kolaborasi dengan Aparat Hukum untuk Bersihkan Birokrasi
Sebagai bentuk keseriusan, Jeje menyatakan akan menggandeng Polres dan Kejaksaan Negeri Bandung Barat dalam mengusut setiap dugaan pelanggaran yang muncul di tubuh birokrasi.
“Saya akan berkoordinasi dengan Polres dan Kejaksaan untuk mengusut semua ini,” katanya.
Ia menambahkan, langkah tersebut penting untuk memastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai dengan koridor hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Tak Ada Ampun untuk ASN dan Pejabat Nakal
Jeje menegaskan, siapa pun yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran administrasi, atau korupsi, akan langsung ditindak.
Pihaknya telah menyiapkan langkah konkret dengan melibatkan Inspektorat Daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan pemeriksaan mendetail.
“Jika ada laporan penyalahgunaan wewenang maupun korupsi, saya akan segera perintahkan Inspektorat dan meminta APH memeriksa secara detail,” ujarnya.
Menurut Jeje, tindakan tegas perlu diambil agar keadilan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga.
Ancaman Sanksi Berat dan Evaluasi Jabatan
Tak tanggung-tanggung, Jeje menegaskan bahwa sanksi tak hanya berhenti pada teguran. ASN dan pejabat yang terbukti bersalah akan langsung dievaluasi bahkan dicopot dari jabatannya.
Langkah ini berlaku untuk semua level jabatan — mulai dari kepala seksi (kasi), kepala bidang (kabid), sekretaris dinas (sekdis), kepala dinas, kepala badan, hingga sekretaris daerah (sekda).
“Jika terbukti, saya akan segera melakukan evaluasi dan menggantinya, tanpa terkecuali,” tandasnya.
Bandung Barat Menuju Pemerintahan Bersih
Langkah tegas Jeje Ritchie Ismail ini dinilai sebagai angin segar bagi tata kelola pemerintahan di Bandung Barat yang kerap menjadi sorotan publik.
Ia menegaskan bahwa pemerintahan bersih adalah fondasi utama untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan pembangunan yang berkelanjutan.
“Saya ingin pemerintahan Bandung Barat berdiri di atas keadilan dan integritas. Tidak ada ruang bagi pelanggar hukum,” tegasnya.
