KabarSunda.com- Pengurangan dana transfer keuangan daerah (TKD) tidak menyurutkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengalokasikan anggaran besar di sektor infrastruktur dan pendidikan.
Dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Jabar 2026 alokasi anggaran untuk pendidikan mencapai Rp6,3 triliun atau 22,14% dari postur APBD yang disepakati.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Dedi Mulyadi mengungkapkan KUA PPAS yang ditetapkan dan disepakati, sebesar Rp28,7 triliun. Jumlah ini sudah mengakomodir pengurangan TKD seperti yang disampaikan Kementerian Keuangan.
“Namun demikian, sesuai dengan kebijakan Pak Gubernur, bahwa 2026 walaupun dengan tanpa dana transfer yang maksimal, maka prioritas program pada 2026 tetap ada pada infrastruktur,” katanya, Senin, 3 November 2025.
Konsentrasinya selain pendidikan, juga infrastruktur yang meliputi jalan, jembatan, transportasi, sumber daya air dan perhubungan dengan total Rp4,01 triliun atau 14,09% dari yang disepakati.
“Kemudian kalau pendidikan ada di Rp6,3 triliun, kemudian di kesehatan di Rp2 triliun, selebihnya terbagi ke ekonomi, sosial, lingkungan hidup sampai dengan program lain,” terangnya.
Untuk pendidikan, yang menelan porsi paling besar dintaranya untuk pembangunan sekolah baru sebanyak 50 unit, ruang kelas baru dan rehabilitas kelas. Serta operasional pendidikan, BOS, BOPD dan beasiswa bagi siswa miskin di sekolah swasta.
Untuk pembangunan sekolah baru, Pemprov Jabar hanya mengakomodir pembangunan infrastruktur.
“Pembebasan lahan? Kita sesuai dengan arahan Pak Gubernur, untuk pembangunan unit sekolah baru. (Lahan) menggunakan tanah atau lahan yang disiapkan oleh kabupaten/kota,” terangnya.
Sejauh ini, sudah ada enam bupati/wali kota kata Dedi yang telah menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah baru, dari target 50 sekolah.
“[Lokasinya] tersebar. Salah satu pertimbangan yang pak gubernur fokus adalah di wilayah perkotaan yang jumlah usia anak sekolahnya tinggi dan tidak tertampung,” ujarnya.
Pertimbangannya bila dibangun di per kecamatan, belum tentu lanjut dia, jumlah siswanya memenuhi.
