KabarSunda.com- Keputusan mengejutkan muncul dari jajaran Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, resmi menarik kembali mandat yang pernah diberikan kepada Charles Holland Taylor—yang dikenal pula dengan nama barunya, Mohammad Cholil—sebagai penasihat khusus Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf untuk bidang hubungan internasional.
Kebijakan tersebut menandai berakhirnya peran Holland Taylor di lingkungan PBNU setelah beberapa bulan terakhir namanya menjadi bahan diskusi hangat di internal para kiai dan pengurus.
Pencabutan mandat itu dituangkan dalam Surat Edaran PBNU Nomor 4780/PB.23/A.II.10.71/99/11/2025.
Surat ini ditandatangani langsung oleh KH Miftachul Akhyar di Jakarta pada 22 November 2025, atau bertepatan dengan 01 Jumadal Akhir 1447 H. Dokumen tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU yang digelar pada 20 November 2025.
Dalam surat itu, Rais Aam PBNU menjelaskan bahwa pencabutan dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, khususnya Bab XVI Pasal 57, 58, 61, 64, dan 67.
Atas dasar ketentuan struktural tersebut, KH Miftachul Akhyar menyatakan menarik tanda tangan pada Surat Keputusan PBNU Nomor 3137/PB.01/A.II.01.71/99/12/2024, yakni SK yang sebelumnya menetapkan Holland Taylor sebagai penasihat khusus Ketum PBNU.
“Menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025 di Jakarta, serta berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga NU, kami selaku Rais Aam PBNU menyatakan mencabut tanda tangan dalam Surat Keputusan PBNU tentang Penetapan Penasihat Khusus Ketua Umum PBNU untuk Urusan Internasional,” demikian kutipan dari isi surat tersebut.
Siapa Charles Holland Taylor?
Nama Holland Taylor sudah cukup lama menjadi pembicaraan internal tokoh-tokoh NU. Beberapa kiai menyuarakan kekhawatiran terkait dugaan keterkaitan yang bersangkutan dengan kelompok Zionis internasional.
Kontroversi semakin menguat setelah muncul informasi bahwa ia disebut berperan dalam menghadirkan Peter Berkowitz, tokoh yang dikenal sebagai pendukung keras Israel, sebagai pembicara dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU).
Kehadiran Berkowitz saat itu menuai kritik karena dinilai tidak sejalan dengan sensitivitas geopolitik yang menjadi perhatian banyak warga NU.
Di tengah dinamika tersebut, pencabutan mandat ini dianggap sebagai langkah penyikapan resmi dari jajaran Syuriyah PBNU. Surat edaran yang dikeluarkan PBNU juga ditujukan kepada seluruh jajaran pengurus wilayah, cabang, hingga pengurus cabang istimewa di luar negeri.
Setiap tingkatan pengurus diminta menjadikan surat ini sebagai pedoman agar tidak ada lagi kerancuan mengenai status Holland Taylor dalam struktur PBNU.
Surat edaran tersebut ditutup dengan doa dan harapan agar seluruh pengurus tetap menjaga soliditas organisasi. “Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk dijadikan pedoman. Waallahul muwafiq ila aqwamit thoriq,” tulis KH Miftachul Akhyar dalam penutup dokumen resmi itu.
Selain menyampaikan keputusan kepada jajaran pengurus, surat tersebut juga ditembuskan kepada Wakil Rais Aam serta Katib Aam PBNU sebagai bagian dari administrasi internal.
Dengan terbitnya keputusan ini, Holland Taylor secara resmi tidak lagi memiliki kedudukan sebagai penasihat khusus urusan internasional di bawah Ketua Umum PBNU.
Langkah ini sekaligus mengakhiri polemik yang dalam beberapa waktu terakhir menimbulkan kegaduhan di lingkungan NU, terutama terkait isu sensitif mengenai hubungan internasional dan persepsi atas afiliasi dengan zionisme global.
PBNU menegaskan bahwa penataan kembali posisi dan mandat ini merupakan upaya menjaga marwah organisasi dan memastikan kebijakan organisasi sesuai dengan prinsip dasar dan garis besar perjuangan Nahdlatul Ulama.
