273 Siswa Nakal di Jabar Keluar dari Barak Militer Bertepatan Harkitnas 20 Mei

KabarSunda.com- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan 273 siswa masalah yang sudah menjalani program pendidikan di barak militer akan lulus, hari ini, 20 Mei 2025, bersamaan dengan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas).

Dia mengatakan para siswa yang lulus itu keluar dari barak militer berdasar rekomendasi psikolog.

“Insyaallah berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dimungkinkan mereka besok sudah bisa meninggalkan barak untuk angkatan pertama,” kata Dedi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin, 19 Mei 2025.

“Besok (Selasa) ada 273 yang akan lulus dari Dodit Lembang,” tambahnya.

Dedi menjelaskan setelah ratusan siswa tersebut lulus dari Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, akan ada angkatan baru yang siap untuk mengikuti pendidikan.

Dia mengatakan bahwa anggaran yang digunakan untuk program pendidikan ini menjadi produktif karena mendidik anak bermasalah.

“Nah seluruh rangkaian itu di dalamnya itu kan ada program pendidikan berkarakter, yang di dalamnya berubah anak-anak dari punya sikap agresif tawuran, minum-minuman keras. Kemudian korban gim online mengikuti pendidikan kedisiplinan,” ucap Dedi.

Dia mengeklaim program ini berhasil untuk mendidik anak-anak yang sebelumnya bermasalah menjadi memiliki etika.

Dedi menyadari terbosannya ini menuai banyak kritik. Namun, Dedi meyakini program ini dapat mendidik anak-anak menjadi lebih baik.

Di sisi lain, Dedi Mulyadi meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk tidak hanya memberikan koreksi terhadap program mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer.

Namun, harus turut serta untuk mendidik anak-anak bermasalah di Jawa Barat, dan memikirkan sumber masalah yang dialami oleh para remaja berujung melakukan tindakan kriminal.

“Saya, kan, sudah sampaikan bahwa KPAI harusnya arahnya hari ini bukan mengkoreksi kekurangan,” kaya Dedi.

Dia mengatakan KPAI bisa membantu mendidik sebagian anak bermasalah yang ada di Jawa Barat untuk mempercepat menyelesaikan permasalahan siswa.

“Kan, ada jumlah ribuan tuh anak bermasalah di Jawa Barat. Nah dari jumlah ribuan itu saya harapkan KPAI ngambil untuk dididik. Agar masalahnya selesai. Kalau KPI sibuk terus ngurusin persoalan tempat tidur dan sejenisnya tidak akan bisa menyelesaikan problem,” ujarnya.